RADAR JOGJA – Pemkab Sleman tidak main-main dalam penindakan pelanggar protkol kesehatan (prokes) di masa penerapan terbatas kegiatan masyarakat (PTKM). Itu dibuktikan dengan ditutupnya 19 tempat usaha yang dinilai melanggar aturan.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulonprogo, Alif Romdhoni menyampaikan bahwa pihaknya sudah menutup 19 toko saat pelaksanaan hari pertama PTKM. Hal itu dilakukan karena toko melakukan pelanggaran jam malam dan menimbulkan kerumunan.

Adapun 19 toko yang ditutup, terang Arif diantaranya meliputi toko berjejaring, elektronik, konter handphone dan pulsa, swalayan, toko sepatu hingga petshop. Pihaknya pun melaksanakan sosialisasi tentang instruksi Bupati Kulonprogo No 1/ 2021 tentang Kebijakan PTKM agar masyarakat paham tentang dasar penutupan.

“Sesuai instruksi bupati, bagi toko atau pusat perbelanjaan jam operasionalnya dibatasi sampai pukul 19.00. Kemudian untuk restoran dan warung makan maksimal hanya boleh 25 persen, selebihnya diharapkan take away,” terang Arif.
Sementara itu di sisi lain, Pemkab Kulonprogo memastikan adanya perubahan aturan saat PTKM. Jika sebelumnya ada aturan penerapan work from home (WFH) sebanyak 50 persen pegawai, kini aturan tersebut diubah jadi 75 persen. Pada pelayanan masyarakat akan dibuat penyesuaian.

Wakil Bupati Kulonprogo, Fajar Gegana menyampaikan bahwa adanya perubahan terkait dengan penerapan jam kerja di lingkungan Pemkab Kulonprogo itu. Berdasar atas adanya instruksi pemerintah pusat yang mewajibkan diberlakukannya WFH sebanyak 75 persen dari total keseluruhan pegawai di tiap instansi.”Kami mengikuti instruksi nasional, sehingga akan ada instruksi bupati dan mulai berlangsung besok,” terang Fajar.

Disinggung tentang dampaknya terhadap pelayanan pemerintah, Fajar mengatakan bahwa ia akan berkoordinasi dengan kepala tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Guna mengatur ritme kerja di tiap instansi agar kinerja tetap maksimal.

Lebih lanjut, Fajar menyampaikan bahwa pada instansi yang menangani pelayanan masyarakat juga akan dilakukan penyesuaian. Mengingat, bila hanya dengan 25 persen pegawai yang bekerja di kantor, diakuinya pelayanan masyarakat tidak akan maksimal. ”Artinya untuk instansi di pelayanan masyarakat kami berusaha lebih fleksibel,” ujar Fajar.

Sementara terkait dengan diberlakukannya PTKM di wilayah Kulonprogo. Fajar menyatakan bahwa penerapannya sudah cukup bagus dan sebagian besar masyarakat dinilai paham. Meskipun demikian, tetap ada temuan pelanggaran. Diantaranya pada warung makan yang tidak menerapkan aturan pembatasan pengunjung.

“Untuk itu kami berikan sanksi ada teguran serta edukasi. Tiap malam kami juga lakukan patroli kemudian hasilnya akan terus dievaluasi. Apabila ditegur kalau masih ngeyel maka akan dilakukan penutupan, ujarnya. (inu/bah)

Kulonprogo