RADAR JOGJA – Pembangunan kabupaten Kulonprogo ke depannya diharapkan ramah terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu pengawalan terhadap penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulonprogo Nomor 3/2018 terus dilakukan. Salah satunya oleh Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) DIJ.

Koordinator FPHPD DIJ, Arni Suwarni menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan audiensi  guna membahas  tindak lanjut Perda tentang perlindungan penyandang disabilitas. Dimana, Perda tersebut akan mendorong dan memastikan tercapainya hak – hak pemenuhan penyandang disabilitas.

Arni berharap, peraturan tersebut dapat diterapkan pada berbagai bidang. Khususnya terkait bidang  sosial, kesehatan, pendidikan, aksesibilitas fisik, ketenagakerjaan dan lainnya.

Adapun tujuan audiensi tersebut, atas kekhawatiran dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tingkat provinsi tidak menyebut peruntukan pembangunan untuk penyandang disabilitas.

“Kami sebagai forum yang berfokus terhdap hak – hak penyandang disabilitas tentunya proses pembangunan itu bisa dirasakan oleh penyandang disabilitas, prinsip kami yang relevan dengan penyandang disabilitas adalah tidak ada satu warga negara pun yang boleh di tinggalkan dalam proses pembangunan,” ujarnya usai audiensi, Rabu (23/12).

Bupati Kulonprogo, Sutedjo menyatakan bahwa adanya audiensi merupakan salah satu dorongan kepada Pemkab Kulonprogo untuk lebih memberi perhatian kepada para penyandang disabilitas. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah berusaha mengakoomodir dengan memberikan fasilitas untuk penyandang disabilitas namun diakuinya memangbelum maksimal.

“Semua OPD siap untuk mengakomodir program untuk kepentingan penyandang disabilitas. Meskipun kapasitas APBD Kulon Progo belum ideal atau masih kecil tapi mampu mengakomodir penyandang disabilitas,” ungkap Sutedjo. (inu/bah)

Kulonprogo