RADAR JOGJA – Kabupaten Kulonprogo kini memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mampu melayani sebanyak 333 pelayanan publik. Pada peresmian MPP Kamis (3/12), hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo.

Dalam peresmian ini, Menteri Tjahjo Kumolo menyampaikan dengan hadirnya MPP diharapkan masyarakat bisa kemudian mengurus segala hal yang berhubungan dengan layanan publik secara satu atap. Sehingga semakin dapat memberikan kemudahan bagi publik.

Tjahjo menyampaikan, hadirnya MPP merupakan salah satu prinsip dalam upaya memperpendek rentang demokrasi serta melayani masyarakat secara cepat. Dia pun berharap fasilitas pelayanan publik di Kulonprogo bisa semakin berkembang meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

“Harapannya ekonomi masyarakat semakin cepat berkembang dan  semoga semakin mempercepat berbagai hal yang menjadi hak masyarakat,” ujar Tjahjo.

Bupati Kulonprogo Sutedjo menyatakan, MPP Kulonprogo sebenarnya sudah dilakukan pembukaan secara soft launching pada 28 Desember 2018. Kehadiran MPP merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional dalam mewujudkan percepatan dan akurasi pelayanan serta fleksibilitas kerja.

Adanya MPP, lanjut bupati, juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik, sehingga dapat berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil, memperkuat daya saing global dan tumbuhnya minat investor. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Mal Pelayanan Publik juga bertujuan untuk meningkatkan nilai ease of doing business (EoDB),” terang Sutedjo.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulonprogo Agung Kurniawan menyampaikan, MPP Kulonprogo pada tahun 2020 ini memiliki 333 pelayanan. Meningkat sejak kali pertama dibuka pada 2018 yang sebanyak 121 pelayanan.

“Saat ini terdapat 20 stan layanan yang terdiri atas beberapa instansi vertikal seperti Polres, kejaksaan, kantor imigrasi dan OPD lainnya. Untuk yang paling baru ada pelayan dari BPOM,” ungkap Agung. (inu/laz)

Kulonprogo