RADAR JOGJA – Program dana desa oleh pemerintah diharapkan dapat turut menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kendati demikian, penyaluran dana tersebut harus dilakukan pengawasan.

Auditor Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Maliki Heru Santoso menyampaikan penyaluran dana desa memang harus menjadi perhatian agar bisa tepat sasaran. Terlebih di tengah masa pandemi seperti saat ini, penyaluran dana diharapkan juga dapat menangani dampak ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Khusus di Kulonprogo, Maliki menyampaikan bahwa pihaknya menemukan beberapa hal yang harus dievaluasi oleh pemerintah setempat. Diantaranya penetapan rincian, ketepatan sasaran. ”Entah penggunaan dana desa untuk program padat karya maupun pengadaan barang dan jasa bagi desa,” jelasnya usai kegiatan Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kulonprogo, kemarin (25/11).

Dijelaskan, BPKP memberikan pemahaman kepada para pengurus desa hingga bupati terhadap pengelolaan dana desa. Sehingga dalam proses penyaluran bisa diminimalisir kesalahan maupun pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh perangkat desa.

Pada prinsipnya, terang Maliki, penyaluran dana desa di tengah pandemi Covid-19 ini bisa dialokasikan dalam tiga fokus utama. Adapun diantaranya program padat karya tunai desa, penanganan Covid-19 serta pemberian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). ”Dalam proses penyalurannya sangat rawan terhadap penyimpangan,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan pengawalan penyaluran dan penggunaan dana desa untuk penanganan dampak ekonomi dari Covid-19. Serta berdialog dengan lurah dan panewon agar tidak ada masalah.

Hadir dalam kegiatan yang sama, Kepala BPKP DIJ Slamet Tulus Wahyana menyampaikan bahwa tentu ada konsekeunsi kepada pemerintah kabupaten hingga tingkat desa apabila ada pelanggaran terhadap penyaluran dana desa tersebut. Untuk itu, pihaknya memberikan beberapa masukan dan evaluasi agar penyaluran dana desa agar tidak terjadi kesalahan.

“Kami memberikan atensi dan evaluasi secara menyeluruh, serta upaya pencegahan kepada para bupati tentang hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki,” terang Slamet.

Sementara Komite IV DPD RI, Cholid Mahmud menyampaikan pihaknya mempunyai kewajiban untuk mengawal penyaluran dana desa tersebut. Sehingga penyaluran dana desa bisa tepat sasaran dan sesuai tujuan.
“Alhamdulillah di Jogjakarta pengelolaan keuangan mulai dari dana desa sampai ke provinsi cukup baik,” ujar Cholid. (inu/bah)

Kulonprogo