RADAR JOGJA – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo mengimbau kepada masyarakat untuk patuh terhadap upaya tracing yang dilakukan pemerintah. Bila ada penolakan, maka masyarakat harus bersiap dengan pemberian sanksi.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo, Baning Rahayujati mengakui bahwa sampai saat ini sebagian masyarakat masih menghindar atau menolak upaya tracing. Seperti enggan melakukan rapid test maupun swab test. Sebab, ada kekhawatiran dampak dari kedua upaya tersebut.

”Mungkin karena mereka takut tidak bisa kemana-mana serta merasa terbelenggu. Selain itu adanya stigma di masyarakat dan informasi yang tidak jelas membuat mereka juga takut terhadap tracing,” ujar Baning, saat ditemui kantornya Senin(23/11).

Terkait dengan kemungkinan penolakan tracing, Baning mengingatkan bahwa akan ada sanksi. Dimana hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut masyarakat tidak memiliki hak untuk menolak upaya petugas untuk melakukan uji penularan Covid-19, seperti rapid maupun swab.

Untuk Kulonprogo, Baning menyatakan upaya sosialisasi dan pendekatan persuasif selalu diutamakan untuk menghadapi masyarakat yang menolak dilakukan tracing. Dimana, hal itu akan dilakukan oleh gugus tugas tiap wilayah dan melibatkan TNI/Polri jika diperlukan.

“Harusnya memang tidak boleh menolak (tracing), karena ada undang-undang karantina dan wabah. Serta ada pasalnya karena melawan petugas,” imbuh Baning.

Upaya penolakan tracing sempat terjadi di Desa Margosari Kapanewon Pengasih, Kulonprogo. Kasus tersebut berawal dari adanya kegiatan masyarakat berupa pengajian dan berlanjut pada salah satu peserta dinyatakan positif. Warga peserta pengajian awalnya menolak upaya gugus tugas untuk melakukan pengecekan.

Panewu Pengasih, Triyatno Raharjo menyatakan bahwa kasus tersebut terjadi karena pada awalnya masyarakat kemungkinan tidak dan sangat khawatir terhadap dampaknya Covid-19. Namun setelah diberikan edukasi masyarakat yang melakukan penolakan kemudian bersedia untuk dilakukan tracing.
“Mereka mungkin juga tidak tahu penanganan Covid-19 ini, namun kemudian mereka diberikan edukasi dan akhirnya bersedia untuk tracing,” ujar Triyatno. (inu/bah)

Kulonprogo