RADAR JOGJA – Merasa lebih sering bekerja langsung di masyarakat, Paguyuban Dukuh Kulonprogo Madukoro keberatan dengan Perbup yang mengharuskan bekerja di kantor kelurahan. Para dukuh sangat berharap agar aturan tersebut bisa dirubah.

Ketua Paguyuban Dukuh Kulonprogo Madukoro, Mugiyanto mengatakan, aturan yang dikeluarkan oleh bupati justru membuat para dukuh terbelenggu. Sebab, seperti diatur dalam Peraturan Bupati no 73/ 2019 tentang Jam Kerja Kantor Kalurahan dan Cuti Aparatur Pemerintah Kalurahan, serta Perbup No 68/ 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Terdapat aturan bahwa para dukuh harus berada di kantor kelurahan sesuai jam kerja ASN. Padahal, kata dia, tugas pokok dan fungsi dukuh adalah pelaksana kewilayahan seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIJ No 25/ 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan.

Mugiyanto menyebut, sebanyak 900 dukuh se-Kulonprogo yang merasa keberatan dengan aturan tersebut. Sehingga dia meminta agar pemerintah setempat bisa menghilangkan atau merubah Perbup itu. “Berada di kantor, banyak pekerjaan kewilayahan yang terbengkalai dan tidak banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Aturan itu (Perbup) membuat para dukuh terbelenggu,” ujar Madukoro setelah sebelumnya melakukan audiensi di Kantor DPRD Kulonprogo beberapa waktu lalu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kulonprogo, Sudarmanto mengatakan, Perbup yang dikeluarkan sudah didasarkan pada kajian-kahian yang mendalam. Aturan tersebut dibuat sebagai upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan agar lebih profesional. “Namun kami mengakui setiap produk hukum termasuk dua Perbup ini tidak selamanya ideal dan mungkin menimbulkan pro kontra,” ujar Sudarmanto.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo Akhid Nuryati berharap agar lembaga eksekutif bisa segera memberikan tindak lanjut tentang apa yang dikeluhkan para dukuh. Dia menyarankan agar aturan tersebut bisa dilakukan perubahan. “Misalnya, dukuh hanya berada di kantor selama dua hari dalam seminggu, sisanya dukuh bertugas di lapangan,” ujar politikus PDIP ini. (inu/pra)

Kulonprogo