RADAR JOGJA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo meminta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda No 6/2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) usulan Pemkab Kulonprogo ditinjau ulang. Sebab, aturan baru di dalamnya berpotensi memberatkan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati dalam rapat paripurna penyampaian usulan Raperda Perubahan Perda No 6/2019 di Kompleks DPRD Kulonprogo, Senin (5/10).

Menurutnya, Raperda Perubahan Perda No 6/2019 yang sebelumnya merupakan revisi dari Perda No 2/ 2013 tentang PBB-P2 rentan menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Sebab, terdapat aturan dalam Raperda yang menyebutkan adanya kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk nominal Rp100 miliar sebesar 0,1 persen. Sementara berdasarkan tertuang pada pasal 7 huruf a sampai huruf d Perda No 6/ 2019, tarif di bawah 0,1 persen.

Selain itu adanya juga penurunan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) dari yang semula Rp 30 juta menjadi Rp 10 juta. Dewan menilao, NJOPTKP dari Rp 30 juta menjadi Rp 10 juta tentunya memberatkan masyarakat. ”Sebelumnya masyarakat miskin tidak kena pajak, besok kena pajak lebih banyak. Bagaimana Perda ini nantinya memberikan asas keadilan bagi masyarakat,” ujar Akhid.

Ditegaskan, Dewan melalui panitia khusus telah mengadakan rapat internal untuk melakukan pencermatan dan pembahasan. Hasilnya ada sembilan pertanyaan dan permintaan perihal Raperda ini yang kemudian disampaikan di rapat paripurna kali ini.

Sembilan pertanyaan itu antara lain, landasan hukum penyusunan Raperda, alasan pemkab mengeluarkan kebijakan baru ini, meminta adanya penghitungan konkrit terhadap rencana itu, alasan menaikan NJOP dan menurunkan NJOPTKP, hingga meminta adanya skema baru insentif NJOPTKP yang ternyata tidak dimasukkan ke dalam Raperda tersebut.

”Sesuai dengan yang sudah dibahas pansus dan koordinasi sebelumnya, kami selalu menanyakan alasan perubahan perda tersebut mengingat ini merupakan perda yang sangat sensitif karena menyangkut urusan dasar masyarakat,” tegasnya.

Akhid berharap, pertanyaan dan permintaan Raperda yang sudah disampaikan dalam Rapur bisa ditindaklanjuti. Pemerintah kemudian dapat melakukan simulasi secara konkrit jika perda ini  diterapkan. “Dengan perda tersebut dan tarif sekarang ini dampaknya nanti akan seperti apa bagi masyarakat, kami mohon disimulasikan dulu,” ucapnya.

Bupati Kulonprogo, Sutedjo dalam penyampaian usulan Raperda menyatakan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling potensial.

Namun dalam pelaksanaan pembayaran PBB-P2 saat ini mengalami dinamika yang beragam dimasyarakat, disamping itu tingkat kompleksitas dalam pelayanan nya juga tinggi. Oleh karena itu Pemkab Kulonprogo sebelumnya telah menetapkan Perda 2/2013 tentang PBB-P2 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 6/ 2019.

Menurutnya adanya dinamika perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Utamanya berkenaan dengan besaran NJOPTK yang semula ditetapkan sebesar Rp 30 juta perlu dikaji kembali, sebab pada penerapan Perda No 6 / 2019 menyebabkan banyak potensi pajak menjadi turun secara signifikan dari tahun sebelumnya. ”Terutama pada objek pajak PBB-P2 berupa tanah yang ada bangunannya,” katanya. (tom/bah)

Kulonprogo