RADAR JOGJA – Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo mengkaji ulang wacana penyediaan shelter di kalurahan bagi penderita korona yang tidak tertampung rumah sakit rujukan. Sebab, pemerintah kalurahan disebut-disebut telah kehabisan anggaran dana desa yang digunakan untuk operasional shelter, termasuk pemenuhan logistik penderita.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo, Fajar Gegana mengatakan, wacana penyediaan shelter masih dalam kajian, ada sejumlah pertimbangan sehingga wacana terserbut belum bisa dilaksanakan. Diantaranya, terjadi penambahan kasus yang siginifikan dan memaksa gugus tugas fokus menangani penderita Covid-19 tersebut untuk menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan ketat.

Selain itu, anggaran pemerintah kalurahan mulai menipis. Jelang akhir tahun, anggaran seperti dana desa dari pemerintah pusat mulai berkurang drastis, sebab sudah dicairkan untuk keperluan di kalurahan seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan masyarakat. Sementara pos anggaran penanganan Covid-19 di kalurahan sudah digunakan sejak pandemi Korona melanda.

“Kelurahan mulai kehabisan dana untuk wacana shelter, saat ini kalurahan sudah tidak mampu lagi mengelola shelter, sebab dana desa telah menipis di akhir tahun. Sebetulnya kami berharap waktu itu ada wacana dana desa ditambah Kemenkeu tapi sekarang belum ada realisasi,” ucapnya.

Fajar berharap, wacana itu tetap terlaksana meskipun belum bisa dalam waktu dekat, sebab kehadiran shelter akan memudahkan gugus tugas tingkat kalurahan dalam mengawasi penderita korona. “Pengawasan di kalurahan jauh lebih mudah, sebab terpusat, jika isolasi mandiri di rumah kan mencar-mencar, itu agak menyulitkan dalam mengawasi pergerakan si penderita,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDP2KB) Kulonprogo, Sudarmanto mengamini, penyediaan shelter di kalurahan dewasa ini masih sulit terlaksana. Sebab pemerintah kalurahan sudah kehabisan dana operasional. Dana penanganan mencegah penularan Covid-19  dari dana desa sudah habis pada Juli dan Agustus 2020.

“Biaya Tak Terduga (BTT) kalurahan di beberapa Kalurahan juga sudah habis,” ucapnya.

Lurah Pengasih, Djoko Purwanto mengungkapkan, sejak Juni 2020, sudah tidak mampu membiayai operasional shelter yang digunakan sebagai tempat karantina pendatang atau warga yang baru pulang dari zona merah Covid-19. Proses isolasi pendatang atau warga dari berpergian menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga atau warga sekitar, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan makanan dan keperluan lain selama menjalani isolasi.

“Shelter sebenarnya masih dapat digunakan, namun kami sudah tidak mampu lagi menanggung biaya operasional,” ungkapnya.

Sementara itu, dua rumah sakit rujukan dan satu tempat isolasi di Kulonprogo sudah tidak mampu lagi menampung pasien baru. Dua rumah tersebut yakni RSUD Wates dan RS Nyi Ageng Serang, Sentolo. Seluruh ruang isolasi sudah penuh. RSUD Wates yang berkapasitas 16 kamar telah terisi oleh pasien baik yang terkonfirmasi positif maupun suspek, sama dengan RS NAS yang berkapasitas empat kamar.

Adapun tempat isolasi khusus di Rumah Sunggah Teratai (RST) di Kompleks RSUD Wates juga penuh. Dari 16 kamar kini hanya tersisa empat kosong. Kondisi itu yang membuat gugus tugas memiliki wacana mendirikan shelter di kelurahan. (tom/bah)

Kulonprogo