RADAR JOGJA – Bupati Kulonprogo Sutedjo menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Kulonprogo 2020. Salah satu ini kesepakatan yakni kemampuan keuangan daerah untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak Covid-19.

Penandatanganan kesepakatan perubahan disaksikan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dihadiri Ketua DPRD, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kulon Progo, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan 33 dari 40 anggota dari enam Fraksi Partai Politik (Parpol).

Sutedjo mengatakan, rancangan Nota Kesepakatan Perubahan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2020 sudah pas dengan kondisi saat ini. Dia mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kulonprogo yang telah bersama-sama menyelesaikan proses penyusunan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Kabupaten Kulon Progo Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2020.

“Kemampuan keuangan daerah pada Perubahan APBD 2020 sudah selayaknya digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak Covid-19,” katanya.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat kabupaten harus meningkatkan koordinasi dengan satuan tugas Covid-19 tingkat desa/kalurahan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker.

Penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak delapan orang dari Klaster Srikayangan, harus dicermati dan diwaspadai. Sebab, orang tanpa gejala (OTG) ternyata sangat banyak, sehingga protokol kesehatan harus tetap diterapkan. “Penambahan sangat signifikan dan memecah rekor di Kulonprogo akibat wacana new normal yang dipahami masyarakat kurang pas. Masyarakat menganggap tatanan masyarakat itu sudah normal seperti sebelum ada Covid-19,” ucapnya.

Wakil Ketua II DPRD Kulonprogo, Lajiyo Yok Mulyono menambahkan, petugas kesehatan harus teliti dalam melakukan penelusaran pasien atau warga yang melakukan kontak langsung. Gugus tugas harus bergerak cepat supaya korona tidak menyebar. “Jika diperlukan segera dilakukan lock down lokal,” ujarnya. (tom/bah)

Kulonprogo