RADAR JOGJA – Peninjauan kembali Peraturan Daerah (Perda) No 21 /2012 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal menjadi satu dari 10 poin draf rekomendasi yang telah dituntaskan Panitia khusus (Pansus) kemudahan investasi bentukan DPRD Kulonprogo untuk menarik investor ke wilayah ini.

Wakil Ketua Pansus Kemudahan Investasi, DPRD Kulonprogo Priyo Santoso mengatakan, pansus telah menuntaskan draf rekomendasi berisi sepuluh poin tentang segala hal yang bertujuan untuk memudahkan investor menanamkan modalnya di Kulonprogo. “Kami mendesak pemkab seceptnya menindak lanjuti rekomendasi yang disampaikan pansus,” tegasnya.

Dijelaskan, 10 poin rekomendasi itu yang masuk dalam draft itu di antaranya desakan kepada Pemkab Kulonprogo meninjau kembali Perda No 21/ 2012 serta peraturan pelaksanaannya agar disesuaikan dengan PP No 24/ 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Poin berikutnya, meminta pemkab mengoptimalkan tugas tim percepatan investasi dan merangkul seluruh stakeholder dalam upaya membangun hubungan yang saling menguntungkan. Maksimalkan potensi BUMD untuk menarik investor, meninjau perda tentang RTRW yang menyangkut potensi daerah dan perluasan zona kawasan industri dalam rangka mengurangi potensi kenaikan harga tanah.

Selain itu mendesak Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulonprogo segera menyusun program-program prioritas seperti promosi, kemudahan perizinan dan pemetaan wilayah investasi. Perlunya memberi kemudahan dalam berinvestasi kepada para penanam modal sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Rekomendasi berikutnya yakni perlu adanya optimalisasi berupa improvement prosedur investasi serta revitalisasi dinas terkait baik dari sisi perangkat sistem pengendalian, yakni berupa pantauan pengawasan terhadap investasi. Pemkab juga perlu membentuk tim pengelola kawasan industri gang bertanggung jawab terhadap pengelolaan suatu kawasan industri.

Menurutnya, pansus telah menugaskan Komisi II DPRD untuk mengawal tindak lanjut rekomendasi kemudahan investasi. “Selanjutnya akan dilaporkan secara periodik terkait hasil pengawasan kepada pimpinan DPRD untuk menjadi evaluasi pelaksanaan atau progres yang dilaksanakan pemerintah daerah,” jelasnya.

Diharapkan, rekomendasi bisa menjadi kontribusi pemikiran yang konkret dewan dalam upaya perumusan kebijakan kemudahan investasi di Kulonprogo. “Dengan adanya rekomendasi ini juga diharapkan dapat menarik minat investor menanamkan modalnya di Kulonprogo,” harapnya.

Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati menambahkan, dalam waktu dekat, berkas rekomendasi kemudahan investasi itu akan segera disampaikan ke bupati Kulonprogo. “Mungkin besok (hari ini, Red) sudah bisa diserahkan,” jelasnya.

Ditegaskan, kemudahan investasi di Kulonprogo sangat diperlukan saat ini, sebab banyak progres pembangunan berskala nasional di Kulonprogo, termasuk beroperasi Yogyakarta International Airport (YIA). “Dengan rekomendasi ini, semoga pemkab bisa benar-benar mengimplementasikan 10 poin di dalam draf rekomendasi itu untuk menjadi acuan dalam penentuan kebijakan,” tegasnya. (tom/din)

Kulonprogo