RADAR JOGJA – Nama Totok Santoso yang mengklaim sebagai raja Keraton Agung Sejagat (KAS) ternyata pernah tercatat dan terlibat dalam organisasi Jogja Development Committee (Jogja DEC). Organisasi ini telah dibubarkan pada 2017 lalu.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIJ Agung Supriyono menilai, ada kesamaan nama antara pengurus Jogja DEC dengan pendiri KAS. “Pernah dengar namanya. Menurut keterangan dari Kesbangpol Kota, ormas Jogja DEC itu belum teregestrasi,” katanya RabuKulonprogoKulonprogo (15/1).
Jogja DEC beroperasi menggalang dana dari anggotanya. Kegiatannya dilakukan secara berpindah-pindah dari Sleman hingga Kulonprogo. Totok sendiri menyebut dirinya sebagai Dewan Wali Amanat Panitia Pembangunan Dunia Wilayah Nusantara.
Namun Agung belum bisa memastikan kebenaran terkait kemiripan nama, sebab pihaknya belum bertemu langsung dengan Totok. “Kewilayahnnya yang menangani kan juga di Jawa Tengah,” tuturnya.
Saat itu, kegiatan Jogja DEC sempat dipantau kepolisian dan Kesbangpol DIJ. Bahkan kegiatan Jogja DEC di Kulonprogo diberhentikan aparat. Mereka menawarkan kemapanan finansial kepada para anggotanya. Dengan iming-iming janji manis mendapat penghasilan 200 dolar AS tiap bulannya.
Sedangkan untuk indikasi adanya warga Jogja yang bergabung KAS, Agung belum bisa berkomentar banyak. Sebab, ia baru akan melakukan pencermatan. Yang jelas kalau perbuatan melanggar hukum akan dikenai sesuai peraturan yang berlaku.
“Tapi kan ini masih indikasi. Siapa pelaku dan outersnya. Selain itu, apakah kegiatan yang dilakukan merugikan masyarakat. Ini kan baru di tahapan penyelidikan,” jelasnya.
Dia melanjutkan, Kesbangpol DIJ memiliki wewenang untuk mencatat dan meregistrasi ormas yang telah memiliki Surat Keputusan Pengesahan (SKP) atau telah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. “Jadi mereka menyampaikan, lalu kami mencatatakan,” katanya.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati apabila menerima tawaran yang menjanjikan kesejahteraan dari sebuah ormas. “Mau ngasih duit dan sebagainya. Itu sebenarnya bahaya sekali,” jelasnya.
Selain itu, menjelang Pilkada 2020, dia menilai banyak ormas yang bermunculan untuk memenuhi kepentingan politik, sehingga masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan. “Kemunculannya bak kecambah di musim kemarau. Apalagi yang muncul untuk kepentingan event politik,” tandas Agung. (tor/laz/by)

Kulonprogo