RADARJOGJA.CO.ID – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan harga mati dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Kulonprogo 2017. Segala bentuk praktik politik uang harus dilawan agar tercipta Pilkada yang jujur dan damai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Astungkoro menegaskan butuh komitmen dari masing-masing pasangan calon (paslon) dan tim pemenangannya dalam melawan politik uang. Jika paslon memang memiliki komitmen mendidik masyarakat, praktik politik uang harus dihindari. Biarkan masyarakat bebas memilih dengan hati nurani mereka masing-masing.

“Seperti sudah dideklarasikan bersama sebelumnya, semua hal yang berkaitan dengan money politics harus dilawan. Namun apakah bisa dihilangkan? Jawabannya kembali kepada masing-masing pihak, dengan mengindahkan itu berarti benar-benar ingin membangun Kulonprogo,” kata Astungkoro.

Pemkab Kulonprogo telah berkoordinasi dengan Panwaslu, kepolisian, kejaksaan dengan satu wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Praktik money politics dan netralitas ASN menjadi fokus perhatian. “Jika ada temuan atau laporan money politics mekanisme penyelesaiannya dilakukan di Sentra Gakkumdu,” kata Astungkoro.

Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kulonprogo menerima laporan dugaan ketidaknetralan seorang sekretaris kecamatan (Sekcam) karena menyebarkan stiker bergambar paslon nomor dua di Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih. Selain itu, Panwaslu juga ada temuan dugaan money politics dilakukan tim paslon di Wates dan Panjatan.

Pihaknya akan menunggu hasil kajian Panwaslu dan Gakkumdu terkait kebenaran dugaan tersebut. Astungkoro memastikan Pemkab Kulonprogo akan tegas terhadap pelanggaran netralitas pegawainya. Jika kajian Panwaslu membuktikan pelanggaran tersebut, sanksi kepada pelaku akan ditegakkan.

“Sampai saat ini saya memang belum mendapat laporan terkait netralitas ASN meskipun di media sudah diberitakan. Kami kembalikan pada Panwas apakah dugaan itu benar. Ada pelanggaran pidana atau tidak. Kalau ada ya pasti kami proses sesuai ketentuan,” ujar Astungkoro.

Ketua Panwas Kulonprogo Tamyus Rochman menegaskan Panwaslu Kulonprogo saat ini masih melakukan kajian atas berbagai dugaan pelanggaran yang muncul. Semua laporan atau dugaan dibahas dalam forum Sentra Gakkumdu dan dikaji unsur pelanggarannya. Termasuk kebutuhan minimal dua alat bukti, adanya saksi, dan lain sebagainya.

“Meski sudah memasuki masa tenang dan akan segera dilakukan pemungutan suara, kajian dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran terus berjalan,” kata Tamyus.

Mengantisipasi praktik money politics seperti serangan fajar, Panwaslu akan memaksimalkan peran pengawas hingga tingkat terkecil di wilayah-wilayah. Terutama di wilayah yang dianggap rawan praktik politik uang berdasarkan pemetaaan kerawanan oleh Panwas. “Lokasi rawan itu cukup banyak dan menyebar di Kulonprogo,” kata Tamyus. (tom/iwa/mar)

Kulonprogo