RADARJOGJA.COID – Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ Sri Rahayu Werdiningsih menambahkan, menanggapi laporan dan temuan Panwaslukab Kulonprogo semuanya harus segera ditindaklanjuti.

Terkait mekanisme pelaporan dibahas di sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) untuk menentukan hukum dan pasal yang kemungkinan akan disangkakan. Panwas akan bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan jika mengarah ke pelanggaran pidana, semua harus melalui proses penyelidikan dan kajian.

“Kami belum bisa menentukan apakah temuan dan laporan yang diterima masuk pelanggaran pidana, administrasi, atau pelanggaran regulasi lain, atau pelanggaran kode etik,” kata Sri Rahayu.

Sesuai regulasi, jika masuk pelanggaran pidana maka akan diselesaikan bersama kepolisan. Pelanggaran administrasi dengan KPU. Pelanggaran kode etik diserahkan ke DKPP. Menurut Sri Rahayu, suhu politik di Kulonprogo memang memanas dibandingkan Kota Jogja (Pilwali).

Ketua Tim Kampanye Paslon Hadir (Zuhadmono-Iriani) Yusron Martofa prihatin atas dugaan ketidaknetralan ASN tersebut. Dia meminta laporan tersebut segera diproses secara transparan. Karena dimungkinkan merupakan titik masuk pengungkapan ketidaknetralan ASN yang lain.

“Kalau ini penyalahgunaan yang terstruktur, sistematis, dan agak masif, maka laporan ini harus ditelusuri lebih lanjut dan lebih mendalam. Bisa saja ini hanya titik masuk keterlibatan ASN sehingga harus diproses transparan,” kata Yusron.

Ketua Tim Sukses Paslon Sehat (Hasto-Tedjo) Sudarto belum mengetahui laporan ke Panwas tersebut. “Prinsipnya kami tidak pernah melibatkan ASN dalam kampanye sesuai aturan,” kata Sudarto. (tom/iwa/mar)

Kulonprogo