RADARJOGJA.CO.ID Landas pacu New Yogyakarta International Airport (NYIA) dibangun di atas Paku Alam Ground (PAG). Membentang dari Congot hingga Glagah. Area di sekitar landasan pacu tersebut menjadi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). Di kawasan tersebut, tidak boleh ada bangunan liar yang didirikan tanpa izin.

“Tidak boleh ada bangunan di situ karena masuk kawasan penyangga bandara untuk KKOP. Kecuali memang diizinkan pihak terkait, itupun ada aturan tertentu yang harus dipatuhi,” kata Project Manager Pembangunan Bandara dari PT Angkasa Pura I (AP), Sujiastono kemarin.

Menurut dia, bangunan liar di sekitar Pantai Glagah masuk area KKOP. Namun kebijakan tetap ada di Pemkab Kulonprogo dan Puro Pakualaman karena memang bukan lahan milik AP (tidak ikut dibebaskan).

Kendati demikian, KKOP sangat penting dalam mewujudkan keselamatan penerbangan. Ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Di antaranya ketinggian bangunan atau pepohonan menyesuaikan panjang landasan, bangunan tidak terlalu dekat area penerbangan dengan atap tidak menyilaukan, serta peraturan lain.

“Kawasan penyangga juga tidak diperkenankan tumbuh tidak teratur. Apalagi mengarah pada kawasan kumuh. Selain membahayakan penerbangan, pertumbuhan bangunan yang tidak beraturan memunculkan potensi kerawanan sosial,” ujar Sujiastono.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Kulonprogo dan Puro Pakualaman menata dan menertibkan bangunan di wilayah KKOP. “Seharusnya memang tidak boleh ada rumah tinggal. Kalau bikin bangunan untuk pariwisata mungkin boleh, namun terbatas dan harus seizin pemerintah daerah,” kata Sujiastono.

Dia menyebutkan, pembersihan lahan (land clearing) PAG untuk runway akan segera dimulai bulan ini. Diawali dengan merobohkan semua bangunan di atas lahan tersebut.

Warga sudah diminta mengosongkan bangunan per 1 Maret 2017. Pengamanan aset lahan saat ini tengah dilakukan Angkasa Pura Property (APP) dengan proses pemagaran lahan.

Pemkab Kulonprogo juga mulai menghapus aset bangunan yang ada di wilayah KKOP atau di sepadan Pantai Glagah. Papan pengumuman dilarang mendirikan bangunan juga sudah dipasang jauh hari sebelumnya.

Penjabat Bupati Kulonprogo Budi Antono menyatakan, bangunan milik pemkab yang sudah dirobohkan itu sudah tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kulonprogo.

Sebab lokasi bangunan berada di sempadan pantai yang tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan. Apalagi area tersebut masuk zonasi KKOP.

“Kami menghapus aset kami juga dengan satu tujuan, memberikan contoh kepada warga masyarakat jangan mendirikan bangunan di area yang memang tidak diperbolehkan,” kata Budi.

Sementara itu, 14 bangunan baru yang muncul belakangan ini di areal sempadan pantai Glagah tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Pemkab sudah melayangkan surat peringatan (SP) 1 dan SP 2 untuk menghentikan pembangunan di kawasan tersebut, namun baru satu yang mengindahkan.

“Zonasi ini (sempadan dan KKOP) tidak boleh ada bangunan. Setelah SP 3 kami layangkan akan diambil tindakan tegas,” kata Budi. (tom/iwa/mar)

Kulonprogo