RADARJOGJA.CO.ID – Pemkab menyiapkan lahan 1,6 hektare di Pedukuhan Siwates, Desa Kulur, Kecamatan Temon sebagai hunian warga terdampak bandara. Hunian ini khususnya untuk warga kurang mampu atau miskin.

Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo Zahram Azzurawan mengatakan lahan berstatus Magersari itu bagian dari Paku Alam Ground (PAG). Rencananya, hunian akan diberikan secara cuma-cuma bagi warga terdampak bandara yang masuk kriteria.

Misalnya warga yang dulu memiliki hunian atau usaha di atas PAG namun tidak mendapat ganti rugi serta tidak memiliki harta tanah lain. “Jadi, mereka benar-benar orang tidak mampu,” kata Zahram.

Pembangunan dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera). Saat ini memasuki masa lelang untuk penggarap proyeknya. Adapun jenis bangunan yang akan didirikan bertipe 36 dengan luas tanah 100 meter persegi.

Zahram mengatakan, pihaknya mengajukan pembangunan 100 unit rumah dan telah disetujui kementerian. Adapun data sementara ini ada 46 kepala keluarga (KK) yang sudah pasti turut menempati rumah tersebut.

“Kemungkinan jumlahnya masih bisa bertambah. Surat persetujuan lokasi dari Pakualaman sudah keluar. Pempercepat prosesnya, Penjabat Bupati Kulonprogo juga sudah mengirim surat lagi ke sana (Pakualaman),” kata Zahram.

Sementara itu, dari 354 KK terdampak pembangunan bandara yang akan direlokasi, selain 46 KK yang akan direlokasi ke lahan magersari, 278 KK lain juga memilih relokasi mandiri ke lima lokasi relokasi. Segera memasuki masa pengurukan lahan.

Sekretaris Daerah Kulonprogo Astungkoro menyatakan proses dan skema relokasi warga terdampak bandara ke lahan Magersari maupun tanah kas desa tidak jauh berbeda. Pemberian rumah di lahan magersari itu diharapkan bisa membawa dampak ekonomi positif.

“Mereka bisa kerja di situ sehingga ada penghasilan,” kata Astungkoro. (tom/iwa/mar)

Kulonprogo