KULONPROGO-Sekitar 500 warga terdampak bandara yang belum memiliki ijazah diberi kesempatan untuk mengikuti program kejar paket. Kebijakan ini dilakukan menyusul kekhawatiran warga terdampak berusia produktif tidak dapat mengakses pekerjaan di lingkungan bandara. Sebab, mereka tidak memiliki ijazah.

Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Sumarsana menyatakan, kekhawatiran itu muncul saat pendataan potensi tenaga kerja warga terdampak bandara yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja. “Kami siap memfasilitasi. Kendati kami belum tahu dari mana dananya,” katanya kemarin (7/3).

Sumarsana menejaskan, biasanya program kejar paket menggunakan dana APBN. Namun hingga saat ini program kejar paket untuk tahun ini data dan informasinya belum turun. Karena itu, pihaknya akan mengomunikasikan dengan PT Angkasa Pura untuk mencari jalan keluar. “Komunikasi dengan PT Angkasa Pura akan tepat. Sebab, kebutuhan tenaga kerjanya bisa sinkron,” jelasnya.

Menurutnya, program kejar paket A untuk SD, paket B (SMP), dan paket C (SLTA). Pelaksanaan studi kejar paket tidak harus di Dinas Pendidikan. Melainkan bisa mendekat ke lokasi peserta yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Berdasarkan data, rata-rata lama belajar masyarakat Kulonprogo baru 8,9 tahun. Artinya mayoritas lulusan SMP. Maka tak heran, jika di Kecamatan Temon ada sebanyak 500 warga yang ingin memiliki ijasah SMP atau SLTA.

Sumarsana menandaskan, terkait sekolah yang terdampak bandara dan harus digusur, pihaknya sudah menyiapkan rancangan sekolah di lokasi relokasi baru. Beberapa sekolah yang akan tergusur di antaranya SDN Glagah dan TK Glagah. “Kami rancang sekolah dua lantai agar ada lokasi bermain yang cukup luas,” tandasnya.

Kepala Dinas Sosnakertran Kulonprogo Eka Pranyata menyatakan, warga terdampak bandara memang sempat khawatir kehilangan pekerjaan ketika nanti tergusur bandara. “Sekitar 500 orang usia produktif menyatakan belum berijasah SMP atau SMA, mereka khawatir tidak bisa kerja di bandara,” ucapnya. (tom/din/ong)

Kulonprogo