KULONPROGO – DPRD Kabupaten Kulonprogo menyusun rencana induk program kerja 2014-2019 sebagai acuan menjalankan tugas dewan. Penyusunan rencana induk program itu sebagai upaya mengubah paradigma anggota dewan yang dituntut memiliki program kerja yang jelas.
“Sejak awal, kami sampaikan bahwa DPRD 2014-2019 harus mengubah paradigma sebagai anggota dewan dan harus memiliki program kerja jelas. Untuk itu, kami minta setiap alat kelengkapan (alkap) mulai dari komisi, banggar, banleg dan BK membuat program kerja lima tahunan,” tegasnya, kemarin (16/10).
Akhid mengakui selama ini kinerja alkap belum maksimal. Hal itu bisa dilihat dari setiap alkap saat membahas rancangan peraturan daerah (raperda) dan pembahasan anggaran. Menurutnya proses pengawasan undang-undang yang dilakukan pemerintah daerah juga masih kurang.
“Pada periode 2009-2014, ada dua alkap yakni banmus dan banggar yang kinerjanya kurang optimal, pada periode ini harus dioptimalkan,” tandasnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kulonprogo Muhyadi mengamini hal itu. Menurutnya seluruh program harus memiliki kontribusi secara maksimal terhadap target capaian kinerja dewan. Salah satu contohnya di tahap awal anggota DPRD 2014-2019 coba merumuskan kegiatan secara tidak parsial.
“Perlu dibuat program kegiatan alkap dewan untuk memperbaiki kinerja dewan. Sudah saatnya dewan bekerja memiliki target yang jelas,” ujarnya.
Terkait fungsi pengawasan, sudah saatnya dewan berpikir mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan, kebijakan, konsep, regulasi dan kebijakan pemkab yang belum optimal. Dicontohkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah memberikan kontribusi pada masyarakat atau belum.
“Sebab kalau tidak dimulai dari sekarang, bisa jadi masyarakat akan menjadi penonton perkembangan di Kulonprogo. Seperti saat bandara dan industri-industri sudah berkembang justru akan dikuasi oleh pengusaha atau investor dari luar Kulonprogo,” terangnya.
Selain itu, fraksinya juga akan menuntaskan program bandara dan pasir besi dengan mengawalnya secara objektif dan kritis. “Selama ini, publik dan lembaga dewan hanya mengetahui program ini secara lisan. Kami akan bersikap kritis terhadap rencana bandara dan pasir besi ini,” ucapnya. (tom/ila/ong)

Kulonprogo