RADAR JOGJA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIJ memastikan kalium sianida (KCN) tidak diperjual belikan secara bebas. Ini karena zat yang berbentuk garam kristal berwarna putih ini tergolong berbahaya. Sehingga tidak bisa diperoleh secara bebas.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag DIJ Yanto Aprianto memastikan kalium sianida yang dibeli tersangka Nani Apriliani Nurjaman adalah ilegal. Ini karena penjualan di wilayah Jogjakarta sangatlah terawasi. Harus mendapatkan ijin dari Disperindag DIJ untuk membeli zat berbahaya tersebut.

“Kalau untuk bahan berbahaya di ranah Disperindag itu pembelian bahan harus menggunakan rekomendasi dari kami. Jadi tidak bebas diperjualbelikan,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (5/5).

Pernyataan Yanto ini terbukti dengan fakta penyidikan. Bahwa kalium sianida dibeli dari sebuah toko e-commerce di Jakarta. Pembelian secara online tersebut tak bisa terawasi secara ketat oleh Disperindag DIJ.

Calon pembeli yang telah mengantongi surat rekomendasi baru bisa berbelanja. Tentunya setelah melampirkan jumlah pesanan dan alamat toko pembelian. Upaya pengawasan juga simultan kepada para penjual bahan berbahaya.

“Kami berikan persetujuan untuk melakukan pembelian. Dan itu juga dengan syarat-syarat, mereka harus melaporkan ke dinas tentang penggunaan bahan-bahan berbahaya tersebut,” katanya.

Prosedur ini, lanjutnya, telah sesuai dengan Permendag No 75/MDag/Per/10/2014. Berbicara tentang pengawasan pendistribusian bahan berbahaya. Termasuk segala jenis sianida di dalamnya.

Aturan baku tak hanya berbicara tentang tata cara pembelian. Didalamnya juga mengatur tentang proses penjualan. Baik di tingkat distributor hingga pengecer. Beberapa zat berbahaya tidak dijual secara eceran.

“Pedagang itu wajib melaporkan secara berkala ke Disperindag. Jumlah dan kemana penjualannya. Untuk jenis sianida tidak tersedia dan tidak boleh diperjual belikan oleh didistributor maupun pengecer dalam bentuk kemasan terkecil,” ujarnya.

Terkait kalium sianida, Yanto memastikan tidak dijual secara bebas. Berdasarkan data Disperindag DIJ, jenis zat ini jarang masuk dalam daftar permohonan. Artinya kebutuhan pasar atas jenis zat ini sangatlah minim.

Walau begitu, munculnya kasus sate sianida menjadi catatan penting bagi Disperindag DIJ. Untuk mengawasi secara ketat distribusi zat terlarang. Tak hanya jenis sianida tapi juga beragam zat berbahaya lainnya.

“Kalau untuk sianida malah jarang mengeluarkan ijin. Permintaan ke kami yang banyak itu malah formalin. Tapi kami tetap lakukan pengawasan. Akan koordinasi dengan BBPOM jangan sampai membahayakan masyarakat,” katanya.(dwi/sky)

Hukum Kriminal