RADAR JOGJA- I Made Suardana menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jogja ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat setelah kantor agraria itu mengusulkan dirinya untuk berurusan dengan Panitikismo Kraton Jogjakarta untuk menaikkan status tanah miliknya menjadi hak milik dari yang sebelumnya hak pakai.

Made mengklaim bahwa mengurus status kebaikan tanah miliknya itu menjadi rancu dengan melibatkan Panitikismo Kraton Jogja, sebab status kepemilikan tanahnya di dalam sertifikat merupakan tanah milik negara.

Tanah itu sendiri dibelinya pada 2017 lalu dari seseorang seluas 224 m² di komplek perumahan Baciro. Tanah itu berstatus hak pakai dengan masa waktu sampai 2022. Sebelum masa pakainya berakhir, dia ingin meningkatkan status tanah itu menjadi hak milik dan kemudian mengirim surat ke BPN.

“oleh BPN dijawab bahwa untuk peningkatan hak tanah itu harus meminta izin dari Karton. Sepengetahuan saya, untuk tanah negara yang sudah hak warga negara itu adalah hak dari BPN. Makanya izin dari Keraton menurut saya janggal,” ujarnya.

Made juga mengklaim bahwa surat yang diberikan oleh BPN Kota Jogja berpotensi mal administrasi. “makanya saya mencari keadilan di PTUN. Harapan saya surat itu dibatalkan dan peningkatan status tanah saya bisa terwujud,” katanya.

Made menambahkan, tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan status hak tanah negara yang telah dimiliki oleh seseorang mesti meminta izin kepada Kraton Jogjakarta

“makanya saya meminta kepada BPN surat itu batal demi hukum dan proses peningkatan tanah sah harus dijalankan,” tambahnya.

Sementara, kuasa hukum penggugat, Widyo Seno menjelaskan bahwa, kasus yang hampir serupa pernah terjadi dengan melibatkan warga keturunan yakni Siput Lokasari dengan Kraton Jogjakarta

Saat itu Siput yang memiliki tanah dengan status hak guna bangunan (HGB) sempat mengadu ke Kanwil BPN DIJ soal perpanjangan HGB miliknya. Saat itu kepala Kanwil BPN DIJ menyatakan bahwa status tanah negara yang ingin diperpanjang atau dinaikkan statusnya tidak melibatkan Kraton Jogjakarta.

“kenapa dengan klien kami beda dan mesti melibatkan Kraton Jogjakarta. Itu yang kami pertanyakan,” ujarnya. (sky)

Hukum Kriminal