RADAR JOGJA – Bau busuk korupsi dalam pembangunan Stadion Mandala Krida Jogja kembali tercium. Jika pada 2018 lalu KPPU yang mengusutnya, kini giliran KPK.

Ya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Stadion Mandala Krida, Jogja.  “Saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida APBD tahun anggaran 2016 – 2017 di pemerintahan (Pemprov) DIJ,” kata juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta Senin (23/11).

Apakah sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka? Ali Fikri menyebut, pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka. “Untuk itu pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.

Dia juga menolak memberikan informasi lebih spesifik. Dengan dalih, karena saat ini masih melakukan serangkaian kegiatan penyidikan. “Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini,” katanya. “Setiap perkembangan perkara ini pasti akan kami sampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagimana amanat UU KPK,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba mendukung KPK untuk menuntaskan proses hukum atas kasus dugaan korupsi pada pembangunan proyek Stadion Mandala Krida. Dia meminta, siapa pun yang terlibat harus diproses hukum secara adil dan transparan. “Jangan ada yang ditutupi,” tegasnya.

Dia juga berharap dengan diusutnya kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida Jogja sebagai pintu masuk untuk mengungkap kasus dugaan korupsi lainnya. “Semoga KPK tidak masuk angin,” ujarnya.

Seperti diketahui, dari salinan putusan tertanggal 7 Januari 2019 lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan salinan putusan atas perkara nomor 10/KPPU-1/2017 terkait pengadaan pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran  2016 dan 2017. Amar putusan yang diteken Ketua Majelis Komisi Chandra Setiawan tersebut menyebutkan hukuman denda bagi enam kontraktor yang terlibat dalam proyek senilai Rp 85,9 miliar tersebut. Enam kontraktor itu terbukti melakukan persekongkolan horisontal sehingga melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pembangunan Stadion Mandala Krida sendiri menggunakan skema tahun jamak. Dengan pagu anggaran 2016 senilai Rp 41.285.640.000 dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 41.277.706.000 serta APBD 2017 dengan pagu anggaran Rp 44.552.135.000 dan HPS senilai Rp. 44.552.083.000. (tyo/JPG/pra)

Hukum Kriminal