RADAR JOGJA – Langkah kepolisian dalam penegakan hukum untuk memproses dugaan penggelapan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bantul layak diapresiasi.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menegaskan proses hukum dugaan penggelapan dana bansos di Bantul penting agar hak keluarga penerima manfaat bisa dipenuhi.  ”Korupsi bansos adalah kejahatan luar biasa dan melukai rasa kemanusiaan. Tangkap dan penjarakan maling bansos sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, agar ada efek jera,” kata Eko Suwanto, Jumat (19/6).

Menurutnya, jika ditemukan indikasi pidana, segera koordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk diproses. Prinsipnya dana bansos tidak boleh dicolong. Bansos harus disusun dengan data dan fakta yang benar. ”Ajak masyarakat juga untuk awasi distribusi bansos agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi,” katanya.

Sejumlah kasus dugaan penggelapan dana dilaporkan terjadi di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan. Kasus serupa diduga juga terjadi di Desa Canden, Kecamatan Jetis, Bantul. Seorang pendamping diduga menggelapkan dana bansos selama kurun 2017 hingga 2020.

Kepolisian Resort Bantul, saat ini tengah memproses adanya dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 8,85 juta milik dua keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilakukan oleh E, salah satu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dusun Puron, Desa Trimurti, Srandakan.

Sebanyak lima orang, dua adalah pejabat di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut.

”Kedua pejabat Dinsos Bantul yang diperiksa yaitu Koordinator PKH Rini Natalina dan Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Bantul Jazim Ahmadi,” jelas Eko.

Bansos yang dialokasikan untuk masyarakat harus bisa dipastikan tersalurkan dengan benar kepada seluruh penerima manfaat. ”Jangan sampai ada yang berlaku korup di tiap prosesnya,” tegasnya. (kus/ila)

Hukum Kriminal