RADAR JOGJA – Belum semua elemen masyarakat menjalankan protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terbukti hampir setiap malam tim penegak hukum Gugus Tugas Covid-19 DIJ membubarkan kerumunan oranh. Baik sekadar nongkrong di kafe dan sejenisnya.

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad menuturkan sudah ada 1.700 kerumunan yang dibubarkan. Selain itu juga menegur sebanyak 37 pelaku usaha di Jogjakarta. Akibat tetap beroperasi penuh selama masa pandemi Covid-19.

“Banyak yang kami bubarkan berulangkali di tempat yang sama. Seperti di Seturan dan Kolombo (Samirono) lalu titik nol kilometer dan wilayah lainnya. Total kerumunan yang kami bubarkan sudah 1700,” jelasnya ditemui di Komplek Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (6/5).

Sayangnya aksi ini belum bisa dibarengi dengan sanksi tegas. Alasannya Jogjakarta belum menerapkan skema pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Inilah yang menjadi celah untuk dimanfaatkan sebagai waktu berkerumun.

Sementara waktu pihaknya hanya bisa meminta komitmen pelaku usaha. Berupa surat pernyataan untuk patuh tidak berkerumun. Lalu menerapkan secara disiplin protokol kesehatan Covid-19.

“Bisa sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha. Tapi tetap diawali dengan surat teguran 1, 2 dan 3. Nanti yang bertindak kabupaten kota,” katanya.

Noviar tak menampik adanya aksi kucing-kucingan. Saat didatangi, patuh untuk membubarkan diri. Selang beberapa waktu kembali berkumpul di tempat yang sama. Kondisi ini terus berlangsung di beberapa tempat nongkrong.

Patroli dioptimalkan dengan pola berulang. Artinya tim gabungan Satpol PP, Polri dan TNI melakukan patroli di tempat yang sama dalam selang waktu. Tujuannya untuk membubarkan oranh yang kembali berkumpul.

“Mereka ini bandel, alasannya sudah bosan di rumah. Kalau yang bandel kami hukum push up. Pelaku usaha buka silahkan saja, tapi patuhi protokol kesehatannya. Kebanyakan warung makan dan warung kopi yang masih ngeyel,” ujarnya.

Gakkum Gugus Tugas Covid-19 DIJ, lanjutnya, juga tengah berkoordinasi dengan Kantor Kemenag DIJ. Kaitannya adalah masih adanya shalat tarawih berjamaah. Tercatat ada 120 masjid yang konsisten menggelar ibadah ini secara berjamaah.

“Sedang dibuat Surat Edaran Gubernur DIJ terkait ibadah ini. Untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pengurus masjid dan Kemenag. Kalau kami yang bertindak rasanya kok kurang pas,” katanya.

Tim Gakkum juga tengah mengantisipasi lonjakan pemudik. Terlebih belum lama ini Jawa Barat menerapkan PSBB. Penjagaan tak hanya di pintu perbatasan Jogjakarta. Pihaknya juga mendata para pemudik yang telah kembali ke kampung halaman.

“Data kami saat ini ada  31.290 pemudik yang sudah masuk Jogjakarta. Dihitung sejak Jogjakarta berlaku status tanggap darurat. Mereka dari zona merah dan juga anak buah kapal. Kami lakukan pendataan hingga tingkat kelurahan,” ujarnya. (dwi/tif)

Hukum Kriminal