RADAR JOGJA – Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Trisno Raharjo menilai program asimilasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bagi narapidana perlu dikaji ulang. Sebab hingga Selasa (14/4), terjadi beberapa tindak kejahatan yang dilakukan oleh 13 orang mantan narapidana yang keluar. 

Terlebih masyarakat belum menerima informasi yang cukup mengenai berbagai hal yang menyangkut narapidana yang bebas. Oleh karena itu dia memaklumi keresahan masyarakat terhadap keluarnya narapidana dengan jumlah yang banyak.

“Sebenarnya karena jumlah yang keluar langsung begitu banyak dan angka-angkanya diberitakan, saya menganggap kekhawatiran masyarakat itu wajar. Lalu harus ada penjelasan kepada msyarakat, mengenai alasan kebebasan para narapidana secara terperinci,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Hukum UMY ini juga meminta pihak pemerintah dan kepolisian dapat menjamin semua pihak, baik itu masyarakat dan juga narapidana yang bebas. Salah satunya berkoordinasi dengan perangkat desa yang terdapat orang yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan (lapas) berkat program Kemenkumham. 

“Lalu disampaikan juga secara jelas identitas, alamat tempat tinggal dan tindakan kejahatan orang tersebut. Hal ini dilakukan guna meningkatkan proses pengawasan di tingkat bawah,” ujarnya.

“Harus ada penjelasan, mereka yang keluar ini kejahatannya apa. Kemudian dijelaskan juga bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Lalu identitas dari orang yang dibebaskan juga harus disebarluaskan,” sambung Trisno.

Dia  menegaskan negara harus menjamin kehidupan para narapidana yang dibebaskan. Harus memiliki keluarga atau tempat untuk menampung jika tidak memiliki keluarga. Jika tidak ada tempat tinggal setelah bebas, maka hal ini tidak sejalan dengan tujuan asimilasi untuk menyelamatkan tahanan agar tidak terkena wabah COVID-19. 

“Lalu dana yang telah dianggarkan oleh lapas untuk mengurus narapidana di dalam penjara, seharusnya dapat dialihkan untuk sementara membiayai kehidupannya. Maka saya tetap berpandangan mereka ini harus dipastikan memiliki keluarga,” tegasnya. 

Di sisi lain Trisno menilai ada kesalahan berpikir pemerintah bahwa dengan menganggap dikeluarkannya para narapidana, negara akan hemat dari berkurangnya uang makan para narapidana yang bebas. 

“Seharusnya dana itu diberikan kepada narapidana yang di luar untuk bertahan hidup untuk mencegah yang sudah keluar tidak melakukan kejahatan. Dana yang dberikan itu juga dapat membantu keluarga narapidana untuk bertahan hidup sehingga tidak ada lagi alasan mereka kembali melakukan kejahatan,” tandasnya. (sky/tif)

Hukum Kriminal