RADAR JOGJA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyampaikan sudah selayaknya PPKM di Jogjakarta level 2. Sayangnya penentuan status ini terkendala salah satu kabupaten di Jogjakarta. Baik atas capaian vaksin maupun angka kasus Covid-19 harian.

Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Tepatnya bersama Pemkab Bantul dan Pemkab Gunungkidul. Dari hasil penelusuran terungkap penyebab utama adalah capaian vaksinasi lanjut usia.

“Kami dorong tingkatkan vaksinasi lansia di 2 kabupaten itu. Agar lebih tertata dan lakukan pendataan lagi,” jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (13/10).

Aji menuturkan kedua kabupaten telah membuka vaksinasi. Sayangnya peminat vaksinasi lansia tergolong minim. Kondisi ini terjadi merata di seluruh posko vaksinasi massal.

Berdasarkan investigasi ada beberapa temuan. Pertama berupa alasan mobilitas para lansia. Temuan kedua adalah dugaan tidak tepatnya data penerima vaksinasi golongan lansia.

“Sudah diberi kesempatan kepada lansia ikut vaksi tapi kehadirannya tidak baik. Selama ini mobilitas menjadi alibi atau memang penghitungan data lansia terlalu tinggi,” katanya.

Aji meminta Diskominfo DIJ melakukan pendataan ulang. Menggunakan data milik Disdukcapil DIJ. Menyasar warga DIJ maupun yang berdomisili DIJ.

Pemeriksaan datang bertujuan sebagai kroscek data lapangan. Alhasil data yang didapatkan sudah terbarukan. Untuk kemudian dieksekusi oleh petugas pelaksana vaksinasi Covid-19.

“Untuk kroscek ke Dukcapil karena datanya agar update. Ini kan yang meninggal amsuk disitu (data Dukcapil), termasuk orang yang datang juga masuk situ,” ujarnya.

Upaya jemput bola telah berjalan. Baik dengan skema vaksinasi massal di satu tempat maupun puskemas. Tetap saja kondisi ini tak meningkatkan capaian vaksinasi lansia.

Disatu sisi upaya door to door juga tak optimal. Skema ini berpotensi mrusak vial vaksin Covid-19. Terlebih jika data penerima vaksin door to door tidaklah banyak.

“Keluarga juga harus tanggap. Penting datang dulu, kalau tidak bisa menerima vaksin atas rekomendasi dokter akan didata. Setidaknya agar data masuk dulu agar lansia tidak masuk lagi di data penerima vaksin. Ini untuk data yang terbarukan,” katanya. (dwi)

Kesehatan