RADAR JOGJA- Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se -Indonesia (PTMI) menggelar konsolidasi terkait kebijakan yang akan diterapkan pemerintah pada tahun 2021, termasuk dalam penanganan Covid-19.

Forum Konsolidasi Mahasiswa Muhammadiyah Indonesia akan menyiapkan langkah-langkah strategis menyikapi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Presidium Nasional BEM PTM DIJ-Jateng, Azhari Ali Harahap mengatakan pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan yang diambil pemerintah, dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dinilai belum begitu efektif dalam upaya memutus mata rantai di Indonesia.

Upaya vaksinasi juga dinilai belum secara masif dilakukan epada seluruh lapisan masyarakat.”Langkah konkrit yang akan segera kita lakukan adalah mengkordinir setiap BEM PT Muhammadiyah di tiap tiap daerah untuk menggelar kajian kebijakan,” ujarnya, Rabu (17/2) di Kampus Universitas Ahmad Dahlan, Bantul.

Vandi  menambahkan yang juga Presiden Mahasiswa BEM UAD menilai, ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah belum menemui titik terang.

Pandemi Covid-19 di negeri ini pun belum tahu akan berakhir,padahal apabila pandemi tidak segera berakhir, pihaknya khawatir aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat akan terganggu.

Ia juga mengkritik kegaduhan yang dilakukan kelompok tertentu yang melontarkan tuduhan radikal terhadap personal atau pun pihak-pihak tertentu yang tak berdasar.

Cara tersebut memungkinkan terjadinya perpecahan umat.”BEM PTMI akan mengawal tuntutan dan akan tetap konsisten menjadi mitra  kritis pemerintah tatkala ada kebijakan yang tidak efektif,” tegasnya.

Vandi menambahkan, forum Konsolidasi Mahasiswa Muhammadiyah Indonesia juga akan terus melalukan langkah nyata di tengah masyarakat lewat pemberdayaan warga.

Setiap BEM PTMI memiliki desa binaan di daerahnya sehingga dapat membangun sinergi gerakan BEM PTMI dengan Trisula Muhammadiyah.

Forum Konsolidasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia menghasilkan empat sikap. Pertama, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia (BEM PTMI), siap membersamai Din Syamsuddin atas tuduhan radikal yang tidak berdasar.

Kedua, meninjau ulang  kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya memutus penyabaran Covid-19 yang tidak kunjung membaik.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk memberikan dispensasi yang sama selama masa Pandemi Covid-19 tanpa membedakan kampus swasta maupun kampus negeri.

Keempat, mengevaluasi dan mendasak pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang konkrit dan efektif. (*)

Kampus