Sebenarnya bukan persoalan baru, karena setiap PPDB SMP, para siswa lulusan SD dengan alamat domisili di wilayah Jogja timur sulit diterima di SMP negeri di Kota Jogja. Alasannya, karena persebaran SMP negeri yang tidak merata. Sejak diwacanakan 2018 lalu, rencana pembangunan SMP negeri baru di Jogja timur tak pernah terealisasi. “Tahun ini giliran saya yang pusing,” ungkap salah seorang warga Pandeyan, Umbulharjo, Sri Surani kepada Radar Jogja kemarin (12/6).
Dia sudah pesimistis anaknya bisa diterima sekolah di SMP negeri di Kota Jogja. Alasannya, dengan penerapan zonasi wilayah, anak-anak dari wilayah Pandeyan, Warungboto, dan Muja Muju di Umbulharjo, termasuk area blank spot atau titik kosong. Wilayah mereka jauh dari SMP negeri terdekat.
Kecamatan Umbulharjo, sebagai wilayah terluas di Kota Jogja hanya terdapat satu SMP negeri, yaitu SMPN 10 di Sorosutan. “Ada SMP 9 tapi masuk Kotagede. Kalau persaingannya berdasarkan jarak, jelas kami yang di Umbulharjo timur pasti tersisih,” keluhnya. Sedangkan untuk bersaing di jalur lain, ia juga tidak yakin anaknya bisa diterima.
Sekadar informasi, pada PPDB SMP negeri tahun ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja membuka jalur zonasi mutu kuota 44 persen, zonasi wilayah 15 persen, bibit unggul 10 persen dan prestasi luar kota 10 persen. Selain itu, jalur afirmasi masyarakat ekonomi tidak mampu pemilik Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dengan kuota 11 persen, afirmasi disabilitas lima persen dan mutasi orangtua lima persen. “Untuk bitung (bibit unggul) dari 98 siswa hanya diambil sembilan. Kalau jalur mutu, nilainya cuma 23,2,” ungkapnya.
Bagaimana dengan sekolah swasta? Rani menyebut, bukan bermaksud mendiskriminasi sekolah negeri dan swasta, tapi selama ini secara kualitas masih lebih banyak siswa dari SMP negeri yang diterima di SMA negeri. Belum lagi soal biaya. Bagi sebagian masyarakat menengah ke bawah sekolah, di SMP negeri sangat membantu. Karena Rp 0. “Di swasta kan tetap ada biaya tambahan, uang gedung misalnya,” jelasnya.
Dia juga mempertanyakan peran Pemkot Jogja dalam menyediakan fasilitas pendidikan untuk warganya. Rani mengaku sudah lama menyampaikan masukan agar segera adanya pemerataan lokasi SMP negeri. Atau dengan kebijakan bagi siswa yang tinggal di area blank spot. “Ini kan tiap tahun berulang. Anak saya yang kedua sekarang kelas 4 SD, kalau tak ada solusi, dua tahun lagi akan merasakan hal yang sama,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan mengatakan, rencana pendirian SMP negeri baru sudah lama. Yaitu dengan memindahkan SMP 14, yang lokasinya bersebelahan persis dengan SMP 12, ke kawasan Jogja timur. Hanya belum terlaksana karena secara perhitungan kuota siswa dibandingkan dengan lulusan SD masih mencukupi. “Juga ada penolakan dari sekolah swasta, takut tak dapat murid,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam jumpa pers di Balai Kota (31/5), Kepala Disdikpora Kota Jogja Budi Santosa Asrori menyebut, untuk zonasi wilayah 15 persen, akan menambah kursi di wilayah Jogja selatan. Kuotanya diperbanyak di Jogja selatan dan di Jogja utara lebih kecil. “Mudah-mudah dengan metode seperti ini jarak paling jauh yang diterima antara Jogja utara dan selatan tidak terlampau jauh,” jelasnya.
Menurutnya, penambahan kuota di Jogja selatan itu untuk merespons permasalahan akses PPDB zonasi wilayah. Mengingat sebaran sekolah yaitu jumlah SMP negeri di Jogja selatan lebih sedikit dari Jogja utara. Di Jogja utara ada 11 SMP negeri dan Jogja selatan hanya lima SMP negeri. Untuk daya tampung SMP Negeri di Kota Jogja sebanyak 3.466. Sedangkan lulusan SD di Jogja tahun ini sebanyak 6.998. Namun masyarakat tidak perlu khawatir tidak dapat sekolah, karena total daya tampung SMP/MTs di Kota Jogja mencapai sekitar 9.000. (pra/laz) Editor : Editor Content