RADAR JOGJA - Dalam lima hari terakhir kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DIJ terus memecahkan rekor. Bahkan dari data yang dirilis Pemprov DIJ kemarin (28/6), pecah rekor kembali penambahan kasus menjadi 859. Juga kasus kematian yang tercatat 32. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, gubernur DIJ didesak menarik rem darurat.
Desakan itu disampaikan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIJ dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) DIJ melalui surat terbuka kepada gubernur DIJ. Koordinator Umum FPRB DIJ M. Taufik AR menyebut, dengan penambahan kasus serta bed ocupancy ratio (BOR) yang sudah di atas 90 persen, sudah saatnya gubernur untuk mengambil kebijakan yang radikal.
“Kami memohon kebijaksanaan dan kewelasasihan Bapak Gubernur untuk mengambil kebijakan radikal atau mendasar, sebagai rem darurat agar situasi di DIJ tidak bertambah buruk,” katanya kemarin (28/6).
Taufik mengatakan, tak perlu lagi memperdebatkan terkait istilah lockdown atau PPKM. Tapi yang ditunggu adalah kebijakan pembatasan sosial berskala DIJ yang lebih ketat untuk menekan potensi penularan. Di antaranya dengan menekan mobilitas pekerja dengan memaksimalkan skema kerja work from home (WfH) bagi ASN dan pekerja sektor formal lain. “Yang sudah-sudah kan hanya copy paste aturan pusat, itu pun belum semua dijalankan seperti aturan WfH 75:25, sekarang masih 50:50,” ungkapnya.
Selain itu FPRB DIJ juga mendesak untuk menghentikan dan menunda semua kegiatan yang potensial menimbulkan kerumunan tanpa terkecuali. Termasuk kegiatan pariwisata, pembelajaran tatap muka sekolah, kegiatan sosial dan ritual keagamaan. Paling tidak sampai dua minggu ke depan. Ketegasan pemerintah perlu untuk memberi contoh di wilayah.
Pria yang juga ASN di Pemprov DIJ itu mengisahkan, dalam pertemuan dengan satgas tingkat RT banyak yang kesulitan untuk membubarkan kerumunan, seperti arisan atau hajatan. “Dengan ketegasan dari gubernur yang diikuti bupati dan wali kota bisa menjadi contoh di wilayah,” tuturnya.
Hal lain yang juga dinilai FPRB DIJ perlu diperbaiki terkait transparansi, soliditas dan akuntabilitas data perkembangan covid19 di DIJ. Terlebih hingga saat ini masih ada perbedaan data antara kabupaten dan kota dengan provinsi. Pihaknya juga meminta pemerintah untuk lebih memperkuat kapasitas tracing, testing dan treatment.
Taufik menyebut, dengan positivity rate mencapai 25 persen, artinya dari empat orang yang diperiksa ada satu yang positif. “Yang dikhawatirkan dengan minimnya 3T, masih banyak yang positif tapi tidak terdeteksi,” ujarnya.
Harapan yang sama diungkapkan Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) sekaligus pengarah MMMC DIJ Arif Jamali Muis, yang menyebut perkembangan kasus penularan Covid-19 di DIJ kian mengkhawatirkan. Muhammadiyah mengajak menggelorakan solidaritas dan modal sosial masyarakat. Di antaranya aktivasi satgas RT/RW/Dukuh/Desa.
Disertai sikap sembodo dari pemerintah dengan tutur, berupa pelatihan taktis, motivasi, pendampingan satgas komunitas oleh pemdes, pemkab dan pemprov, uwur dengan memberi atau urun sumberdaya pada komunitas, serta sembur, berupa doa, kebijakan yang kredibel, konsisten, bisa dipercaya.
“Pada sektor hilir, yang meliputi respons kedaruratan dan penanganan medis, kami mohon agar, memberikan jaminan bagi relawan dan pekerja medis dalam bentuk pemenuhan hak-hak mereka secara tepat waktu,” kata Arif.
Selain itu menjamin ketersediaan kebutuhan respons medis berupa alat pelindung diri, sesuai standar dan obat-obatan. “Termasuk kebutuhan oksigen medis yang beberapa waktu belakangan ini kebutuhannya meningkat drastis dan sempat langka,” tandasnya. (pra/laz) Editor : Editor Content