JOGJA - Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Darini mendorong percepatan keamanan di lingkungan sekolah berupa pembentukan satuan pendidikan aman bencana (SPAB).
Ini menyusul, karena Jogjakarta memiliki letak geografis yang berada di kawasan rawan bencana gempa bumi.
Dengan begitu, keamanan bagi tenaga pendidik, siswa maupun warga sekolah lainnya menjadi prioritas.
“Sekolah tidak hanya dimaksimalkan sebagai tempat belajar mengajar. Tapi juga harus menjadi ruang perlindungan yang memiliki standar mitigasi yang jelas,” katanya di Kantor DPRD Kota Jogja, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi kejadiannya.
Hingga awal 2026 ini jumlah SPAB di Kota Jogja baru sekitar 42 sekolah. Jumlah itu tidak seberapa dengan total keseluruhan SD dan SMP di bawah naungan Disdikpora Kota Jogja yang mencapai ratusan sekolah.
"Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan terjadi. Oleh karena itu, mewujudkan satuan pendidikan aman bencana bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan bagi seluruh sekolah di Kota Jogja," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, dalam implementasi SPAB harus ada tiga pilar utama yang saling berkaitan.
Pertama, konstruksi bangunan sekolah harus tahan gempa dan memiliki akses evakuasi memadai.
Kedua, sekolah harus memiliki manajemen bencana yang kuat. Misalnya dari sisi standar operasional yang jelas agar para siswa dan guru tidak kebingungan ketika terjadi situasi darurat kebencanaan.
Kemudian ketiga, Darini meminta agar ada materi pendidikan pengurangan risiko bencana.
Materi tersebut harus diintegrasikan dengan kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler agar kesiapsiagaan mental siswa terhadap kejadian bencana dapat terbangun.
Dari sisi ketugasan legislatif, anggota dewan yang terpilih dari daerah pemilihan Kemantren Mantrijeron, Mergangsan, dan Kraton itu berkomitmen mendukung pengalokasian anggaran untuk penambahan SPAB.
Bahkan jika memungkinkan juga mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur kebencanaan seperti rambu jalur evakuasi, titik kumpul, hingga alat pemadam api ringan (APAR).
Darini berharap, dengan adanya dorongan kuat dari DPRD, sekolah-sekolah di Kota Jogja tidak hanya cerdas secara akademik.
Namun juga tangguh dan sigap dalam menghadapi potensi bencana. Sehingga orang tua merasa tenang saat melepas anak-anak mereka menuntut ilmu.
“Kami di legislatif akan terus mengawal dari sisi penganggaran. Namun, kami juga meminta sekolah untuk aktif menjalin kerja sama dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk memberikan simulasi rutin kepada para siswa," tambahnya. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita