JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tengah menghadapi tantangan keamanan area sungai.
Sebab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja mencatat ada 11 kilometer tanggul sungai yang kondisinya rusak.
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Jogja Rahmawan Kurniadi mengatakan, tanggul rusak itu ditentukan pada tiga aliran sungai.
Baca Juga: Dishub Bantul Akan Sediakan Tujuh Pos Pantau Utama saat Libur Lebaran
Terpanjang di Sungai Winongo dengan total 5.721 meter. Kemudian disusul Sungai Code dengan panjang 2.982 meter, dan Gajah Wong sepanjang 2.412 meter.
Rahmawan menjelaskan, kategori rusak pada tanggul sungai di Kota Jogja meliputi beberapa faktor.
Misalnya karena dampak bencana, lalu belum menggunakan talut permanen (bronjong).
Kemudian juga sebagian talut masih menggunakan struktur batu kali. Sehingga belum memenuhi standar baru menggunakan beton bertulang.
“Kebanyakan yang rusak itu struktur lama, rata-rata masih batu kali. Jika sudah (bangunan) lama terus tergerus arus, memang rawan,” ujar Rahmawan di Balai Kota Jogja, Senin (2/3/2026).
Dia menyatakan, bahwa perbaikan talut sungai tahun ini tengah dilakukan.
Pada tahun ini menyasar Sungai Winongo dengan total anggaran Rp 7,5 miliar.
Berupa pembangunan baru di wilayah Bener, dan peningkatan tanggul dari struktur batu kali ke beton bertulang di wilayah Pakuncen.
Rahmawan membeberkan, hingga 2025 sudah ada 25,04 kilometer (69,26 persen) dari total 36,15 kilometer tanggul sungai yang kondisinya baik.
Baca Juga: Konflik Iran dengan AS-Israel Picu Sentimen Global, BI Pastikan Stabilitas Rupiah
Pihaknya berkomitmen terus melakukan perbaikan terhadap tanggul sungai yang rusak atau belum memenuhi standar.
Sebab jika masih menggunakan struktur batu kali cenderung lebih rawan tergerus derasnya air sungai.
“Sekarang strukturnya harus lebih kuat, dengan pondasi beton ditanam sekitar 1,5 sampai 2 meter di bawah dasar sungai, lalu dindingnya cor beton bertulang,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Bambang Seno Baskoro menyampaikan bahwa legislatif terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur.
Dia juga meminta agar DPUPKP bekerja cepat dan tetap transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jadwal perbaikan.
“Kepastian informasi adalah kunci agar warga tetap tenang meski di tengah ancaman cuaca ekstrem,” tegasnya. (inu)
Editor : Winda Atika Ira Puspita