Terlebih, HB Ka 10 sudah memberikan warning bagi kerabat keraton yang berniat maju dalam pemilihan wali kota (pilwali). HB Ka 10 menegaskan, selama dirinya masih hidup, tidak bisa keluarga keraton menjadi kepala daerah. Dia juga menegaskan tidak akan memberi izin jika ada keluarga yang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Bahkan akan mencopot jabatan kerabat yang maju tersebut.
"Tidak punya duit saya, nanti juga ndak rame dengan Ngarso Dalem," ujar Gusti Yudha, sapaannya, saat dihubungi, kemarin (6/4).
Gusti Yudha mengaku sudah mengetahui tentang ancaman yang disampaikan oleh Raja Keraton Jogja tersebut dari pemberitaan media. "Dulu mengancam suruh minggat, sekarang malah mau diturunkan," lanjutnya.
Kepala Satpol PP DIJ tersebut berpendapat, penolakan kakak tirinya tersebut karena jabatan Gubernur DIJ dan wali kota maupun bupati terlalu dekat. Mantan Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov DIJ tersebut mengatakan, ketidaksetujuan kakaknya terhadap kerabat keraton yang maju dalam pilkada sudah terjadi sejak lama. Dia mengisahkan saat akan maju dalam Pilkada Bantul 2005 silam, juga tidak direstui. Padahal saat itu dia sudah terdaftar sebagai calon bupati.
"Dulu sudah mau kampanye, terus diminta Mas Joyo (alm GBPH Joyokusumo) untuk minta restu ke Ngarso Dalem. Ternyata memang tidak direstui," paparnya.
Di luar hal itu, Gusti Yudha menegaskan, dia memang tidak bersedia dicalonkan menjadi Wali Kota Jogja. Menurutnya, hanya sebagian kecil saja masyarakat Kota Jogja yang menginginkannya maju dalam Pilwali 2017 mendatang. Terlebih saat ini sudah banyak calon Wali Kota Jogja yang muda dan kreatif. "Setahun lagi kan saya juga pensiun jadi PNS, mau buka salon saja," candanya.
Sementara itu, Ketua Harian DPD Golkar DIJ Janu Ismadi mengatakan, menghargai keputusan HB Ka 10 yang melarang dan tidak akan mengizinkan kerabatnya mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Menurut Janu, alasan yang disampaikan HB Ka 10 masuk akal dan layak menjadi petimbangan. Tetapi, lanjut anggota DPRD DIJ ini, dua adik HB Ka 10, KGPH Hadiwinoto dan GBPH Yudhaningrat tetap masuk pantauan calon wali kota (cawali) dari Partai Golkar.
"Nanti kan ada pembahasan di tingkat provinsi, hasil akhirnya baru nanti setelah pembahasan," terangnya.
Terpisah, Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Mada Sukmajati menilai, kerabat Keraton Jogja memang sebaiknya tidak mencalonkan diri dalam Pilkada 2017. Meski dalam UU Keistimewaan DIJ tidak menyebut secara eksplisit terkait hal itu. "Elegannya memang tidak mencalonkan diri, selain soal etika juga terkait kalkulasi politik," terangnya.
Mada menjelaskan, selain soal etika, keluarga keraton yang maju tetapi hasilnya kalah, memiliki dampak yang luar biasa. Kalkulasi politiknya bisa merugikan Keraton Jogja. Menurutnya, kekuatan politik Keraton Jogja sudah tidak bisa menjamin menjadi pemenang dalam pilkada. "Terlebih dalam situasi politik seperti ini, pasca gonjang-ganjing di internal keraton," paparnya.
Mada mengatakan, saat ini pengaruh Keraton Jogja, dalam pilkada, sudah tidak sekuat dulu. Terbukti dalam tiga pilkada terakhir di DIJ, calon yang didukung HB Ka 10 belum tentu ikut didukung masyarakat. "Sabda Pandita Ratu tidak sekuat dulu, apalagi masyarakat saat ini yang lebih paham demokrasi," ungkapnya.
Sebelumnya, tiga nama kerabat keraton yang muncul dalam bursa cawali yakni menantu HB Ka 10 KPH Wironegoro. Kemudian dua adik raja, KGPH Hadiwinoto dan GBPH Yudhaningrat. Nama keduanya baru dikaitkan dengan politik jelang pilwali ini. (pra/ila/ong) Editor : Administrator