JOGJA - DIY tengah bersiap menjadi motor penggerak ketahanan pangan nasional. Provinsi ini dipilih sebagai lokasi percontohan (pilot project) penerapan model Lumbung Mataraman yang terintegrasi dengan Food Processing Hub dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pembina Yayasan Bijana Paksi Sitengsu Jogja RM Wahyono Bimarso mengatakan, model Lumbung Mataraman bukan sekadar konsep penyimpanan pangan biasa. Namun juga merupakan ekosistem terpadu untuk memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai terlalu panjang.
Menurutnya penerapan model Lumbung Mataraman juga merupakan langkah strategis yang dirancang khusus untuk memperkuat sistem pangan lokal guna mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis (MBG). "Fokusnya adalah membangun sistem pangan yang rapi dari hulu ke hilir, berbasis potensi lokal, dan mendukung keberlanjutan dapur gizi publik," kata pria yang juga merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengku Buwono I ini Sabtu (7/2).
Bagi RM Wahyono, penerapan model Lumbung Mataraman yang terintegrasi dengan Food Processing Hub dan dapur SPPG itu juga membawa sejumlah dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat. Selain itu, langkah tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak, sehingga harga bahan baku lebih terkendali.
Oleh karena itu, RM Wahyono berharap uji coba di DIY itu dapat menjadi ruang pembelajaran kolektif bagi pemerintah dan pelaku usaha. Sebab, selain memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi berkualitas, proyek ini bertujuan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pedesaan.
"Rencana pembangunan di beberapa kecamatan (kapanewon) di Kabupaten Gunungkidul sebagai pilot project," tegasnya.
Sementara itu, Sekjen Yayasan Bijana Paksi Sitengsu Jogja R Teddy Anggoro menjelaskan, Lumbung Mataraman merupakan program yang menerapkan sistem terpadu untuk mengintegrasikan pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lokal dalam satu siklus serta ekonomi kerakyatan yang memberdayakan BUMDes dan warga desa. Sehingga dengan adanya pilot project itu diharapkan dapat untuk kesejahteraan ekonomi lokal.
"Optimalisasi lahan, yakni transformasi lahan idle menjadi pusat pertanian dan peternakan produktif," lontarnya.
Diketahui, sesuai Perpres No. 115 Tahun 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menggandeng Lumbung Mataraman DIY sebagai pemasok utama program MBG. Kolaborasi ini mengoptimalkan lahan desa (tanah bengkok) untuk menciptakan ekosistem pangan mandiri.
BGN juga telah memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui program Lumbung Mataraman yang dinilai sangat sinkron dengan Pasal 38 Perpres No. 115 Tahun 2025 mengenai tata kelola MBG. Program yang telah dipersiapkan sejak dua tahun lalu ini memanfaatkan lahan kas desa seluas satu hingga 1,25 hektare untuk dikelola masyarakat kurang mampu melalui sistem pertanian dan peternakan terintegrasi. (ayu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita