Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Untuk MBG Pemprov DIY Siapkan Dua Persen dari PAD, Pemkot Jogja Bisa sampai Rp 200 Miliar

Agung Dwi Prakoso • Rabu, 4 Desember 2024 | 15:50 WIB

 

 

Uji coba makan bergizi gratis
Uji coba makan bergizi gratis

JOGJA - Pemprov DIJ telah menyiapkan anggaran Rp 42 miliar untuk program makan bergizi gratis (MBG). Namun mekanisme teknis perhitungan detail dan distribusi masih menunggu intruksi dari pusat.

"Kami sudah dimandatori nantinya dua persen dari pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DIJ, pemprov wajib menyiapkan anggaran Rp 42 miliar," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Beny Suharsono saat dikonfirmasi kemarin (3/12).

Angka Rp 42 miliar itu merupakan perhitungan kasar yang masih bisa naik atau turun. Ia juga mengatakan secara proporsional akan mengikuti jumlah siswa di setiap kabupaten/kota. "Tentu di Sleman dan Kota Jogja akan lebih besar," tuturnya.

Ia juga akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mengingatkan agar mulai mempersiapkan program itu. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga ditunjuk sebagai pusat pos pelaksanaan program di DIJ. "Supaya memudahkan, namun mekanismenya menunggu intruksi pemerintah pusat," bebernya.

Kepala Dindikpora DIJ Didik Wardaya menambahkan, pelaksanaan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat. Itu kaitannya dengan anggaran per anak, mekanisme distribusi dan pelaksanaaan belum dapat. Ia menyebut koordinasi di pusat juga cukup intens dalam pembahasan ini. "Kami belum tahu pasti anggaran per kepala berapa," ujarnya.

Pemerintah daerah belum menyelenggarakan uji coba khususnya SMA/SMK. Namun beberapa SD sudah dilakukan uji coba oleh pihak ketiga. Ia berharap program tersebut bisa menanggulangi permasalahan stunting.

"Konteksnya makan siang bergizi ya, bukan makan siang gratis. Asupan gizi yang dibutuhkan tubuh dalam kondisi belajar bisa tercukupi," jelasnya.

Sementara itu, Pemkot Jogja dipastikan melakukan refocusing APBD 2025. Itu dampak dari menjalankan MBG, program pemerintah pusat. Hanya saja, kepala daerah setempat memastikan refocusing tidak berpengaruh terhadap anggaran program-program krusial.

Hidangan makanan bergizi gratis untuk siswa SD
Hidangan makanan bergizi gratis untuk siswa SD

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengondisian maupun persiapan untuk program MBG. Salah satunya melalui refocusing anggaran pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Jogja.

Meskipun tidak bisa menjelaskan secara rinci, Sugeng memastikan, refocusing anggaran pada tiap SKPD itu tidak mengorbankan program yang berdampak pada masyarakat luas. Artinya, meski ada alokasi anggaran untuk MBG, program yang dikorbankan hanya yang bersifat sporadis dan bukan memiliki efek jangka panjang.

"Sudah dikoordinasikan pada tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dilakukan penghematan,” ujar Sugeng saat ditemui kemarin (3/12).

Dia pun memastikan, program-program seperti bantuan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sampah juga masih aman. Sehingga ketiga program prioritas itu kemungkinan akan tetap berjalan di 2025.

Diakui Sugeng, ketiga program prioritas itu memang harus tetap dijalankan meski ada arahan dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan program MBG bagi siswa sekolah, balita, dan ibu hamil. Sebab, berefek langsung di masyarakat jika tidak berjalan.

 "Infrastruktur, pendidikan, dan sampah sangat penting. Kami juga sudah ada deal-deal-an dengan dewan agar refocusing tidak mengganggu aktivitas. Memang ada kegiatan yang terkondisi lalu dihilangkan, terutama yang sifatnya sporadis,” ungkap Sugeng.

Dari informasi yang diterima Radar Jogja dari sumber di DPRD Jogja, pemkot melakukan refocusing anggaran hingga Rp 200 miliar untuk memuluskan program MBG. Sebagaimana diketahui, program ini digaungkan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat mendorong agar pemkot bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Sebab memasuki 2025, pemerintah pada  tiap daerah di Indonesia akan memiliki kewajiban untuk mensukseskan MBG.

Politisi Partai Gerindra itu meminta, pemkot harus segera mulai melakukan evaluasi, identifikasi, dan intensifikasi terhadap potensi PAD di Kota Jogja. Sebab, masih ada banyak potensi PAD yang belum digali secara maksimal.

 "Kami meminta pemkot untuk memaksimalkan potensi PAD guna mendukung berbagai program pembangunan di Kota Jogja,” terang Sinarbiyat. (oso/inu/laz)

 

Editor : Heru Pratomo
#refocusing #Makan Bergizi Gratis #pemkot #pemprov #dindikpora #Anggaran #Jogja #sd