JOGJA – Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat penurunan tingkat kemiskinan di DIY pada Maret 2024, yang kini sebesar 10,83 persen dari total penduduk.
Persentase tersebut setara dengan 445,55 ribu orang. Angka ini turun 0,21 persen atau 2,9 ribu orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.
Kepala BPS DIY Herum Fajarwati mengatakan, bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan berkurang sebanyak 9,5 ribu orang, sementara di perkotaan justru meningkat 6,6 ribu orang dibandingkan tahun lalu.
Sebagian besar penduduk miskin, 319,40 ribu orang, berada di perkotaan, dengan persentase 10,29 persen.
Sedangkan, di pedesaan persentasenya lebih tinggi, yaitu 12,49 persen, dengan jumlah 126,15 ribu orang.
Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di DIY antara lain inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi di atas lima persen pada triwulan pertama, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan naiknya nilai tukar petani.
"Itu menandkan bahwa memang secara ekonomi membaik. Sehingga kemiskinan yang pendekatannya dimensi ekonomi juga mengalami penurunan," katanya, Senin (1/7/2024)
Menurutnya, penurunan tingkat kemiskinan di DIY ini berdampak pada pengentasan kemiskinan yang tercapai yakni sesuai dengan yang diinginkan pemerintah.
Kemudian kondisi masyarakat mengindikasikan sejahtera dan semakin baik.
“Sehingga ekonomi semakin baik dan sejahtera, kelangsungan untuk hidup lebih terjamin,” ujarnya.
Selama puluhan tahun ini, metodologi yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan masih menggunakan pendekatan secara ekonomi.
Artinya, ketidakmampuan secara ekonomi berdasarkan garis kemiskinan untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah.
Namun demikian, BPS DIY juga sedang mengembangkan studi untuk mengukur kemiskinan dengan pendekatan multi dimensi, yang mencakup aspek pendidikan dan kesehatan, menyesuaikan dengan kondisi setiap daerah.
“Kalau studinya sudah memadai dan BPS secara resmi akan menggunakan multi dimensi, nanti akan kita lihat posisi DIY seperti apa,” jelasnya.
Sementara itu, Paniradya Pati Kaistimewan Aris Eko Nugroho menekankan, bahwa meski ada penurunan kemiskinan, dampaknya belum signifikan sehingga perlu tindak lanjut dari Pemprov DIY. Pun optimis, program-program yang ada diharapkan bisa lebih efektif mengurangi kemiskinan.
Program tersebut, seperti pengadaan rumah tidak layak huni dengan biaya Rp 65 juta per rumah dan bantuan Rp 300 ribu per bulan untuk warga lanjut usia.
Aktivitas lainnya mencakup lumbung mataraman dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pertanahan, dengan pemanfaatan optimal tanah kasultanan.
Aris mengingatkan pentingnya pemanfaatan tanah desa sesuai Pergub Nomor 24 Tahun 2024 untuk memberdayakan masyarakat sekitar, untuk mengatasi kemiskinan di DIY.
"Jangan sampai tanah yang ada di DIY pemanfaatannya hanya untuk swasta, tapi betul-betul bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” tambahnya. (tyo)
Editor : Winda Atika Ira Puspita