Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

7 JPT Pratama Dilantik dan Diambil Sumpah, HB X: Saya Hanya Ingin Kerja Baik dan Jujur

Winda Atika Ira Puspita • Rabu, 1 November 2023 | 20:53 WIB
AMANAH: Gubernur DIY Hamengku Buwono X usia pelantikan 7 JPT Pratama di Kompleks Kepatihan Rabu (1/11). (Winda Atika Ira P/Radar Jogja)
AMANAH: Gubernur DIY Hamengku Buwono X usia pelantikan 7 JPT Pratama di Kompleks Kepatihan Rabu (1/11). (Winda Atika Ira P/Radar Jogja)

 

RADAR JOGJA - Gubernur DIY Hemangku Buwono X melantik dan mengambil sumpah 7 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov DIY, di Bangsal Kepatihan kemarin (1/11).

Ketujuh yang dilantik diminta segera bekerja dengan baik, utamanya jujur dalam mengemban tugas.

JUJUR: Gubernur DIY Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X berfoto bersama 7 JPT Pratama usai pelantikan di Kompleks Kepatihan Rabu (1/11). (Winda Atika Ira P/Radar Jogja)
JUJUR: Gubernur DIY Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X berfoto bersama 7 JPT Pratama usai pelantikan di Kompleks Kepatihan Rabu (1/11). (Winda Atika Ira P/Radar Jogja)

Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X menaruh harapan kepada seluruh JPT dilantik dapat bekerja dengan baik, kreatif, inovatif. Dan, yang terpenting adalah jujur selama mengemban tugasnya.

"Saya hanya ingin yang saya sampaikan itu mau kerja dengan baik, kreatif, inovatif, jujur, itu saja," katanya usai melantik di Kompleks Kepatihan Rabu (1/11).

Salah satu dari tujuh yang dilantik adalah Adi Bayu Kristanto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Disprtaru) DIY.

Sebelumnya dia juga menjabat Plh Dispertaru DIY yang kosong menyusul kasus mafia tanah kas desa yang menjerat Krido Suprayitno, mantan Kepala Dispertaru DIY. Dan, semula Bayu juga menjabat Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Demikian pula Bayu praktis diminta melaksnakan tugasnya dengan baik. Khususnya jujur, sebab memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terkait pengelolaan tanah kas desa (TKD). Terlebih saat ini, izin pemanfaatan TKD tengah menjadi sorotan publik.

"Ya sama saja (jujur), karakter manusia kan gitu yang penting dilaksnakan dengan baik, jujur," ujarnya.

Pun penyalahgunaan TKD juga otomatis harapannya bisa ditekan. "Ya otomatis itu sudah, kalau pekerjaannya punya kepentingan mesti masalah sudah," jelasnya.

Adapun enam JPT lainnya yang dilantik meliputi, Kuncoro Cahyo Aji yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkugan Hidup dan Kehutahan (DLHK) sekarang menjabat Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Sementara jabatan Kepala DLHK DIY saat ini diemban oleh Kusno Wibowo.

Baca Juga: Tujuh Ribu Lurah dan Pamong Siap Berkumpul di Monjali, Ingin Dengar Sapa Aruh HB X Jelang Pemilu 2024

Kemudian, Sugeng Purwanto yang sebelumnya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) saat ini menjabat Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat.

Noviar Rahmad saat ini menjabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebelumnya Kepala Satpol PP DIY.

Sukamto menjabat Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik. Imam Pratanadi yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DIY, bergeser ke Sekretaris DPRD DIY.

Raja Keraton Jogja tersebut melanjutkan, pelantikan ini merupakan proses regenerasi di lingkungan birokrasi, memang sudah sepatutnya perlu dilakukan secara periodik. Regenerasi, juga menjadi indikasi bahwa proses kaderisasi telah berjalan baik.

Regenerasi kepemimpinan dan proses kaderisasi akan menentukan keberlangsungan jalannya roda birokrasi pemerintahan yang diharapkan akan berjalan semakin baik dari waktu ke waktu.

"Demikian pula halnya pada hari ini, pelantikan beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama, selain yang dirotasi, sebagian untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh mereka yang sudah memasuki masa purna tugas," terangnya.

Bagi para pejabat yang dilantik tersebut, sebagai seorang manajer telah memiliki job deskripsi dan tupoksi yang jelas.

Sebagai seorang pemimpin, harus mengembangkan kapabilitas pribadi untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja satuan organisasi yang dipimpinnya.

"Setiap jabatan yang diduduki pejabat pratama terlantik, hendaknya diibaratkan kursi panas, dimana sejumlah persoalan yang belum terselesaikan menjadi tantangan ke depan," terangnya.

"Dalam fungsi internal lembaga, hendaknya benar-benar menanamkan nilai amemangun karyenak tyasing sesama, menjadi motivator yang benar-benar menyegarkan hati dan menumbuhkan semangat kehidupan," sambungnya.

Lebih lanjut HB X mengatakan, regenerasi juga memberi kesempatan bagi yang berprestasi untuk unjuk-kerja. Jangan sampai terjadi, mereka yang memiliki kapabilitas gagal promosi, hanya karena sistem dan proses seleksinya tidak mendukung.

"Bagi yang mereka yang dilantik, bukanlah sekadar sosok kepala perangkat daerah, tetapi adalah juga seorang pemimpin sekaligus manajer. Kepemimpinan memberikan hasil yang efektif-inovatif. Manajemen menjalankan secara kreatif-efisien. Pemimpin mengerjakan hal-hal yang benar dan tepat," ujarnya.

Diharapkan agar setiap Kepala OPD yang dilantik, selain melakukan pengenalan program internal juga mengenalkan diri kepada stakeholder masing-masing, tentang layanan dan program yang akan digulirkannya.

Selain itu, karena semuanya itu merupakan kerja bersama secara Silang-OPD serumpun, Raja Keraton itu berharap agar Sekda dibantu Asisten Sekda segera me-review dan memutakhirkan rumusan mekanisme Strategi-Silang berikut leading sektornya, untuk panduan pelaksanaan program Perangkat Daerah.

Tujuannya, agar program rumpun OPD, misalnya untuk Reformasi Kalurahan dan penanggulangan kemiskinan, berjalan melalui manajemen KISS yaitu Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dengan juklak yang Simpel.

"Menjadi seorang birokrat bukanlah sekadar pekerjaan, tetapi adalah profesi yang menjadi lahan pengabdian. Juga bukan sekadar pekerja kantoran, tetapi adalah mata air keteladanan. Maka, menjadilah ia seorang insan peradaban yang memberi manfaat dan kebaikan tambahnya.

Sementara Kepala Dispertaru DIY Adi Bayu Kristanto mengatakan, akan tetap konsentrasi untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang belum selesai. Khususnya, soal penyalahgunaan tanah kas desa.

"Kita akan terus lakukan upaya-upaya kebaikan dan menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Doakan kami," katanya.

Bayu menjelaskan selama ini koordinasi dan integrasi masih terjalin dengan Kejaksaan Tinggi DIY dan Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam rangka untuk melengkapi keperluan data maupun informasi lain yang diminta. Dispertaru pun siap mensupport demi kepentingan penegakan hukum di DIY khususnya terkait TKD.

"Terhadap yang belum berizin kemarin kita sudah lakukan langkah-langkah peringatan untuk dilakukan izin. Namun yang sudah masuk ke ranah hukum mensuport penuh," ujarnya.

Selain itu, PR lain yang perlu dikejar dengan jabatan baru yang diembannya yakni soal segera melaksanakan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang sudah diundangkan. Kemudian Izin Penetapan Lokasi (IPL) khusus Kulon Progo untuk proyek Tol.

"Prosesnya baru naik untuk izin penetapan lokasi di Kulon Progo. Kita akan terus lakukan upaya-upaya kebaikan dan menyelesaikan hal-hal yang belum selesai," imbuhnya. (wia)

JUJUR: Gubernur DIY Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X berfoto bersama 7 JPT Pratama usai pelantikan di Kompleks Kepatihan Rabu (1/11). (Winda Atika Ira P/Radar Jogja)
JUJUR: Gubernur DIY Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X berfoto bersama 7 JPT Pratama usai pelantikan di Kompleks Kepatihan Rabu (1/11). (Winda Atika Ira P/Radar Jogja)
Editor : Amin Surachmad
#Pemprov DIY #Hamengku Buwono X #jabatan pimpinan tinggi