RADAR JOGJA - Gerakan BersamaIndonesia berkolaborasi bersama Komunitas Ubah Bareng mengajak kaum muda se-Jogjakarta bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Tak kurang dari 200 pemuda berkumpul di Eternity Cafe Jalan Kaliurang Kilometer (Km) 12 Sleman. Selama pertemuan, Anies dihujani berbagai pertanyaan kritis. Terutama yang merepresentasikan kepentingan kaum muda.
"Jogja episentrum pergerakan. Sejarah membuktikan pergerakan kaum muda selalu dimulai dari Jogja. Kalau Pak Anies serius bergerak untuk keadilan sosial, tidak bisa tidak harus bersedia mendengar kaum muda Jogja," kata Koordinator Jaringan BersamaIndonesia, Muhammad Farhan di sela acara yang berlangsung Minggu (22/10).
Farhan mendesak agar menegaskan bahwa suara kaum muda Jogj didengar dan diperjuangkan oleh Anies. Sebab, Anies satu-satunya capres yang lahir dan tumbuh di Jogja. Diskusi hangat berlangsung selama dua jam. Peserta datang dari berbagai kalangan. Mulai mahasiswa, aktivis, profesional, hingga santri. Mereka begitu antusias mengajukan sejumlah pertanyaan kritisnya. Isu-isu lokal ikut diangkat dalam kesempatan itu. Di antaranya, rendahnya upah minimum regional (UMR) hingga persoalan sampah yang tak kunjung usai.
Baca Juga: Surya Paloh Mengungkapkan Jika Pasangan Anies-Muhaimin Banyak Diterjang Cobaan Sebelum Bersatu
Menanggapi itu, Anies mengingatkan agar kaum muda tak menjual tenaga sebagai pekerja. Tapi mendorong kegiatan usaha. Tugas negara meningkatkan kesempatan usaha dengan memberikan insentif, kemudahan izin mikro dan kecil hingga pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB). “Juga akses pembiayaan nonformal dan informal," kata Anies.
Terkait sampah, Anies mengajak masyarakat, korporasi untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar sampah bisa ditekan dan diolah. Dia menyebut sampah berikut persoalan perkotaan lainnya akan bisa diselesaikan bila bupati dan wali kota diberikan Key Performance Indicator (KPI).
"Pemerintah pusat memberikan otoritas kepada daerah berikut KPI-nya, jika tidak melaksanakan umumkan dan beri disinsentif. Itu esensi desentralisasi dan otonomi daerah, bukan pemerintah pusat mengambil urusan daerah," sindir Anies.
Baca Juga: Anies Baswedan Bertekad Wujudkan Kesetaraan dan Keadilan guna Mengatasi Ketimpangan
Selain itu, muncul ragam pertanyaan seputar tragedi Kanjuruhan, Omnibus Law dan ragam kebijakan pemerintah hari ini yang bermasalah. Anies menegaskan, membuka peluang untuk merevisi ragam kebijakan itu, termasuk membuka kembali penanganan kasus Kanjuruhan.
"Apa perubahan itu? Prinsipnya, apa yang harus ditingkatkan dari yang sudah ada, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dihentikan, dan apa yang belum ada yang harus dikerjakan," tegasnya. (kus)
Editor : Satria Pradika