Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

HB X Datangi Massa di Depan Kantor Gubernur DIY, Jawab Berbagai Persoalan

CA
LESEHAN: Gubernur DIJ HB X menemui massa aksi dan berdiskusi di sela aksi unjuk rasa memperingati Hari Pahlawan di depan gerbang Kepatihan sisi selatan, Selasa (10/11). (Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja)
LESEHAN: Gubernur DIJ HB X menemui massa aksi dan berdiskusi di sela aksi unjuk rasa memperingati Hari Pahlawan di depan gerbang Kepatihan sisi selatan, Selasa (10/11). (Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja)

Advertisement

 

JOGJA - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di berbagai tempat di Jogja, Selasa (10/11). Aksi untuk memperingati Hari Pahlawan ini berlangsung di sekitar Tugu Pal Putih, kawasan Malioboro seperti Gedung DPRD DIY, Kompleks Kepatihan, dan Titik Nol Kilometer.

Demo di Kompleks Kepatihan, Gubernur DIY Hamengku Buwono X menemui massa peserta aksi. Itu terjadi sekitar pukul 16.05. HB X yang juga raja Keraton Jogja itu rela duduk di aspal tanpa alas apa pun saat mengajak massa peserta aksi berdialog dengan sejumlah tuntutannya.

Advertisement

Sejumlah persoalan pun disampaikan massa aksi. Mulai dari pasca-kasus korupsi Stadion Mandala Krida Jogja, minimnya upah minimum regional (UMR) di DIY, persoalan premanisme, Jaga Warga, permasalahan ojek online (ojol), hingga banyaknya tambang ilegal di Kulon Progo.

HB X merespons pertanyaan massa aksi mengenai pembangunan Stadion Mandala Krida yang hingga saat ini belum kunjung diperbaiki. Pemprov dan menpora telah survei. Hasilnya, bagian sisi timur stadion dinilai belum memenuhi persyaratan sehingga perlu dilakukan pembangunan kembali.

Advertisement

Bahkan, lanjut HB X, sebagian bangunan kemungkinan harus dibongkar. Namun karena anggaran dari APBN diberikan secara bertahap, pembangunan bagian dalam Stadion Mandala Krida sesuai persyaratan FIFA baru dapat dilakukan pada 2028.

"Kalau sekarang mau menggunakan Mandala Krida, boleh. Tapi kalau malam tidak bisa, karena belum ada lampu," katanya menjawab pertanyaan massa aksi.

Selanjutnya gubernur merespons persoalan besaran UMR di DIY yang dinilai masih rendah. Pihaknya mengaku tidak bisa menentukan besaran UMR secara sepihak tanpa adanya kesepakatan. Hingga saat ini ia masih menunggu keputusan menteri ketenagakerjaan.

"Kami ini kabupaten atau provinsi, itu bagaimana berundingnya kesepakatan itu sendiri? Kami tidak bisa memaksa," tutur bapak lima puteri ini.

Terkait persoalan premanisme, seperti parkir liar, parkir nuthuk, pungutan liar (pungli) dan sebagainya, HB X mengaku tidak mengetahui secara persis persoalan tersebut. Ia mengaku tidak memiliki hubungan dengan preman-preman di DIY. 

Advertisement
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Massa Aksi Aliansi Jogja Memanggi di Titik Nol Kilometer Mulai Membubarkan Diri Usai Isya

Massa Aksi Aliansi Jogja Memanggi di Titik Nol Kilometer Mulai Membubarkan Diri Usai Isya

Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil telah membubarkan diri, setelah puas menyampaikan orasi di Titik Nol Kilometer Jogja, Selasa (10/11) malam.

Sempat Dikeroyok Massa, Maling Motor di UNY Diamankan Polisi

Sempat Dikeroyok Massa, Maling Motor di UNY Diamankan Polisi

Seorang pria diamankan usai diduga melakukan pencurian di area parkir salah satu fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Selasa (10/11) sekitar pukul 14.00.

Polda DIY Belum Terima Pemberitahuan Rencana Aksi 10 November, Haedar Nashir Minta Massa Tahan Diri

Polda DIY Belum Terima Pemberitahuan Rencana Aksi 10 November, Haedar Nashir Minta Massa Tahan Diri

Polda DIJ belum menerima informasi maupun surat pemberitahuan terkait rencana penyampaian aspirasi yang disebut bakal digelar, Selasa (10/11) di wilayah DIJ. Hingga Senin (9/11), kepolisian masih menunggu informasi lebih

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer