JOGJA – Dua terdakwa dalam perkara lanjutan kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresha, Istiana Nurmawaddah dan Tia Nur Aini, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Keduanya membantah melakukan pengikatan maupun pembedongan terhadap anak-anak sebagaimana disebutkan dalam dakwaan.
Perlawanan tersebut disampaikan melalui penasihat hukum masing-masing dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, Senin (26/10/2026). Tim kuasa hukum juga mempersoalkan sejumlah aspek dalam penyusunan surat dakwaan serta proses penanganan perkara.
Penasihat hukum Istiana menyoroti perbedaan nomor register perkara yang tercantum dalam surat dakwaan dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. Mereka menilai persoalan tersebut perlu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai keabsahan dakwaan.
Selain masalah administrasi perkara, kuasa hukum Istiana membantah keterlibatan kliennya dalam insiden pengikatan tangan dan kaki anak yang disebut dalam dakwaan. Mereka menyebut Istiana bertugas di kelas taman kanak-kanak (TK), sedangkan sejumlah anak yang disebut sebagai korban berada di kelas pra-TK dan gedung berbeda.
Penasihat hukum juga menyampaikan bahwa Istiana mengaku tidak pernah membentak atau memarahi anak-anak di kelasnya. Menurut mereka, keterangan dalam BAP menunjukkan kliennya telah melaporkan peristiwa yang diketahuinya kepada kepala sekolah.
Namun, tim pembela menilai hal tersebut tidak dijelaskan secara tegas dalam surat dakwaan. Mereka meminta majelis hakim mempertimbangkan keseluruhan informasi yang dinilai relevan dengan posisi terdakwa.
Kuasa hukum Istiana turut menyinggung kondisi kerja kliennya. Mereka menyebut adanya tekanan relasi kuasa, termasuk larangan membocorkan informasi internal, ancaman denda, hingga penahanan ijazah. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari argumentasi pembelaan yang disampaikan di persidangan.
Tim pembela juga mempertanyakan belum ditetapkannya sejumlah pengurus struktural yayasan sebagai tersangka. Pihaknya menilai peran pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan keuangan perlu diperiksa secara proporsional.
Selain itu, penasihat hukum menilai dakwaan terhadap Istiana perlu ditinjau karena, menurut mereka, belum didukung alat bukti yang dinilai memadai, seperti visum, rekaman, atau keterangan ahli yang relevan. Penilaian tersebut merupakan argumen pihak pembela dan belum menjadi kesimpulan majelis hakim.
Atas dasar itu, kuasa hukum Istiana meminta majelis hakim menerima perlawanan, menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, menghentikan pemeriksaan perkara, serta memulihkan hak dan martabat terdakwa.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
