Kritik Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran, Ribuan Mahasiswa Geruduk DPRD DIY
JOGJA - Ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas di DIJ menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIJ, Selasa (20/10). Mereka menyuarakan keresahan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun kepemimpinannya.
Pantauan Radar Jogja, massa aksi mengenakan pakaian hitam dan almamater masing-masing universitas. Ada pula massa aksi mengenakan kostum Superman berdiri di atas patung Panglima Besar Jenderal Soedirman dan sempat memperagakan selebrasi Prabowo Subianto saat Indonesia memenangkan piala FIFA ASEAN CUP beberapa waktu lalu.
Mereka menyampaikan orasi secara bergantian dengan mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, di antaranya program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai isu lain. Sejumlah spanduk berisi kritik terhadap pemerintah turut dibentangkan.
Baca Juga: Tak Jadi Digelar di MagIS Sleman, Laga Isenmulang FC vs PSIM Dipindah ke Bali dan tanpa Penonton
Massa dari Universitas Islam Indonesia (UII) terlihat mendominasi aksi dengan jumlah peserta yang cukup besar. Mereka mengenakan jaket almamater warna biru. Koordinator Umum Massa Aksi UII Troy Amirul Akhmad mengatakan, aksi digelar setelah melalui konsolidasi dan kajian terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.
"Secara garis besar, ada tujuh tuntutan yang menjadi perhatian kami,” ujarnya saat ditemui di sela aksi. Dia menyebut, salah satu tuntutan berkaitan dengan evaluasi penanganan tragedi Kanjuruhan dan percepatan pemulihan masyarakat terdampak.
Baca Juga: Ketua DPRD Gunungkidul Minta Endah-Joko Jaga Kekompakan, Harap Polemik Tak Ganggu Pemerintahan
Mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap program strategis nasional, terutama MBG dan KDMP. Menurutnya, program pemerintah perlu dievaluasi agar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Ia menilai, meskipun sejumlah program berpotensi mendukung perputaran ekonomi masyarakat menengah ke bawah, implementasinya masih perlu diperbaiki. "Kami meminta moratorium, evaluasi, dan transparansi program strategis nasional, terutama MBG dan KDMP,” jelasnya.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut adanya regulasi pengadaan dan tata kelola BBM bersubsidi yang transparan di setiap daerah. Mereka juga meminta pemerintah memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat, terutama komunikasi presiden yang dinilai kerap merendahkan rakyat.
Tuntutan lainnya meliputi restrukturisasi dan perampingan kabinet, efisiensi birokrasi serta anggaran negara, penghentian militerisme khususnya pelibatan militer di ranah sipil, dan penegakan hukum atas 13 peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
