Berdalih Jalankan Perintah Atasan, Hakim Soroti Keterangan Kepsek dan Ketua Yayasan

JOGJA - Persidangan kasus kekerasan dan penelantaran terhadap anak di Daycare Little Aresha kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, Kamis (8/10) dengan agenda pemeriksaan terdakwa Anita Palupy Indahsari. Keterangan dari kepala sekolah (kepsek) ini menjadi sorotan majelis hakim karena saling menyalahkan dengan ketua yayasan Diyah Kusumastuti.

Hal itu terungkap sejak awal persidangan saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jogja menanyai terdakwa terkait awal pembentukan yayasan daycare. Anita mengaku kali pertama bergabung dengan Yayasan Little Aresha karena diajak terdakwa Diyah Kusumastuti pada 2018 lalu. Namun karena masih terikat kontrak dengan tempat kerja sebelumnya, ia baru bisa bergabung di Little Aresha pada 2022.

"Waktu itu saya diminta tolong untuk membantu, mengasuh, dan mendampingi anak-anak usia tiga tahun ke atas di kelas besar," ujar Anita di hadapan majelis hakim.

Baca Juga: Lempar Kesalahan dan Berbelit, Hakim Geram di Persidangan Ketua Yayasan Daycare Little Aresha

Selain membeberkan tanggung jawab pekerjaannya, Anita juga menceritakan proses penunjukannya sebagai kepala sekolah sekitar akhir 2022 hingga awal 2023. Penunjukan itu dilakukan secara langsung melalui komunikasi lisan tanpa adanya penerbitan surat keputusan (SK) pengangkatan resmi.

Hakim kemudian mendalami pengetahuan terdakwa tentang tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Majelis hakim mencecar Anita dengan berbagai pertanyaan mengenai tata kelola operasional, pengelolaan keuangan, hingga model pengasuhan di lingkungan daycare tersebut, termasuk praktik pembedongan dan pengikatan anak asuh.

Di muka persidangan, Anita menegaskan dirinya tidak memiliki kendali penuh terhadap kebijakan maupun manajemen operasional harian daycare. Ia berdalih posisinya sebatas menjalankan instruksi yang diberikan ketua yayasan, dalam hal ini terdawa Diyah Kusumastuti.

Jaksa lalu menanyakan terkait kurikulum yang selama ini diterapkan di daycare. Anita mengaku, selama ini tidak pernah diberikan izin oleh ketua yayasan untuk mengikuti seminar maupun pelatihan keguruan dalam penentuan kurikulum sekolah.

"Karena saya tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan apapun di organisasi dan perkumpulan guru TK sama Bu Diyah, saya mencoba berusaha untuk menggali kegiatan kurikulum terakhir di dinas. Saya ikut grup di Facebook, ikut grup di sosial media,” kata Anita.

Anita juga mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai sirkulasi finansial, termasuk rincian pemasukan SPP maupun alokasi anggaran operasional dan pengadaan fasilitas seperti pendingin ruangan (AC). Bahkan ia mengaku tidak pernah diberikan akses atau informasi terkait slip gaji karyawan maupun rekapitulasi data jumlah keseluruhan murid secara berkala.