Keracunan MBG Terus Berulang, DPRD DIY Usulkan SPPG Dibubarkan, Pengelolaan ke Masing-Masing Sekolah

JOGJA - DPRD DIJ menyoroti kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang terus berulang di Jogjakarta. Komisi D pun menekankan agar satgas yang telah dibentuk di DIJ lebih ketat dalam melakukan pengawasan.

"Dari sisi proses makanan, bahan baku, cara masak, satgas harus lebih standar, walaupun sudah ada standarnya dari BGN,"  jelas Ketua Komisi D DPRD DIJ Dwi Wahyu, Kamis (10/9).

Dia pun mengusulkan agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibubarkan dan pengolahan MBG dilakukan di masing-masing sekolah. Dengan begitu, sekolah dapat memasak MBG secara mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada dapur SPPG.

Baca Juga: Korban Keracunan usai Konsumsi MBG di Turi Sleman Tembus 120 Orang, Satu Masih Opname

Menurutnya, kasus keracunan yang berulang disebabkan salah satunya oleh persoalan rantai pasok. "Kan makanan terlalu lama, makanan yang belum dingin, terus ditutup. Itu kan mengakibatkan fermentasi yang tidak baik," katanya.

Selain itu, identifikasi kembali sekolah yang memang layak mendapatkan MBG juga diperlukan. Sebab, tujuan program MBG adalah memberikan asupan gizi kepada anak-anak yang berpotensi mengalami kekurangan gizi.

Menurutnya, wilayah 3T seharusnya menjadi prioritas penerima MBG. "Ini kan (program MBG yang saat ini berjalan, Red) hanya berlomba-lomba ngasih makan orang. Nggak bisa begitu. Jangan lari dari konsep awal," protesnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan mengenai program MBG. Di sisi lain, pemerintah daerah justru ikut direpotkan ketika terjadi persoalan di lapangan, termasuk saat harus membawa korban dugaan keracunan ke rumah sakit dan membayar biaya pengobatan. "Walaupun katanya mau diganti oleh pusat. Tapi kan daerah repot," tegasnya.

Dia pun menyarankan SPPG yang menyebabkan keracunan di DIJ lebih baik ditutup secara permanen, bukan hanya ditutup sementara. Masing-masing SPPG juga diminta melakukan identifikasi ulang terhadap kebutuhan dapur. Jangan sampai dapur dibuat tanpa perhitungan yang matang, kemudian hanya fokus mencari tempat penerima manfaat. "Jika hal itu terjadi, program MBG berpotensi melenceng dari tujuan awal,"  tandasnya.

Ia memperkirakan bisa saja muncul gerakan dari sekolah yang tidak ingin menerima MBG karena kasus keracunan yang terus berulang. "Jangan sampai MBG ini justru pemilik dapur orientasinya tidak untuk gizi, tapi orientasinya profit. Konyol itu," katanya.