Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gubernur DIY Minta Warga yang Desilnya Naik Tetap Bisa Dapat Bantuan

C
Penulis: Cintia Yuliani❯
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hamengku Buwono (HB) X. (Cintia Yuliani/Radar Jogja) 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hamengku Buwono (HB) X. (Cintia Yuliani/Radar Jogja) 

Advertisement

 JOGJA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hamengku Buwono (HB) X meminta warga yang desilnya berubah menjadi lebih tinggi agar dapat dipertimbangkan untuk kembali ke desil sebelumnya. Sebab, jika kondisi tersebut dibiarkan, berpotensi menimbulkan persoalan baru karena warga bisa kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah.

"Sehingga dia kalau punya anak atau cucu yang mau sekolah, tidak dapat keringanan pembayaran bayar sekolah,” katanya saat ditemui seusai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Bangsal Kepatihan Jumat (28/8).

Menurut dia, persoalan perubahan desil merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, perlu ada jalan keluar yang dapat disepakati agar warga yang mengalami perubahan desil ke tingkat lebih tinggi tetap dapat memperoleh bantuan.

Advertisement

"Kita bisa menempatkan pada posisi yang berpihak (pada warga, Red)," tuturnya.

Dia menyebut Pemprov DIJ telah berkoordinasi dengan BPS DIY untuk menangani persoalan tersebut. Termasuk melakukan identifikasi kembali terhadap data warga yang mengalami perubahan desil.

Menurutnya, semakin kecil angka desil menunjukkan tingkat kesejahteraan warga yang semakin rendah. Oleh karena itu, perubahan desil menjadi lebih tinggi perlu dicermati agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Advertisement

Dia mencontohkan warga yang sebelumnya berada pada desil satu hingga lima kemudian berubah menjadi desil tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh, perubahan tersebut belum tentu menunjukkan warga sudah mampu secara ekonomi. Sehingga perlu ada pertimbangan agar mereka tetap mendapatkan keringanan atau bantuan yang dibutuhkan.

Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, perubahan data dapat terjadi karena proses pendataan melibatkan sistem dan manusia. Oleh karena itu, kesalahan dalam pengisian maupun perubahan kondisi masyarakat perlu diantisipasi melalui proses verifikasi dan validasi (verval).

"Perubahan data bukan menjadi persoalan selama data yang dimasukkan benar dan berkualitas," terangnya. 

Sebaliknya, persoalan muncul apabila data yang disampaikan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dia menambahkan, masyarakat yang merasa data atau desilnya tidak sesuai dapat melakukan pembaruan secara mandiri melalui kanal BPS yang telah disediakan maupun Cek Bansos. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Turun ke Lapangan, DPRD Kota Jogja Kawal Hak Warga Terdampak Desil DTSEN

Turun ke Lapangan, DPRD Kota Jogja Kawal Hak Warga Terdampak Desil DTSEN

Carut-marut pendataan desil dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memicu gejolak di tengah masyarakat

Kisah Suwarno, Lansia Penyandang Disabilitas Miskin Namun Tercatat dalam Desil 10

Kisah Suwarno, Lansia Penyandang Disabilitas Miskin Namun Tercatat dalam Desil 10

Suwarno, warga Kampung Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, mengeluhkan pergeseran desil. Pria 70 tahun ini merupakan lansia penyandang disabilitas miskin yang tercatat sepihak sebagai warga desil 10..

Desil Berubah, Warga di Kabupaten Diminta Ajukan Penurunan ke Pemerintah Kalurahan

Desil Berubah, Warga di Kabupaten Diminta Ajukan Penurunan ke Pemerintah Kalurahan

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul menyebut kenaikan desil menjadi salah satu penyebab bantuan sosial (bansos) warga terhenti. Namun, dinsos menegaskan tidak memiliki kewenangan mengubah atau menetapkan desil ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer