Bangun Sistem Terintegrasi dan Berjenjang
JOGJA - Penanggulangan bencana tak lagi bisa dipandang merespons ketika peritiwa terjadi. Namun harus dibangun melalui tata kelola yang mampu memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat. Latar belakang itulah yang mendorong Komisi A DPRD DIY mengambil inisiatif mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang lebih adaptif terhadap perkembangan risiko kebencanaan di DIY.
“Kita ingin mempersiapkan diri agar setiap ancaman tidak berkembang menjadi tragedi yang lebih besar,” jelas Anggota Komisi A DPRD DIY D. Radjut Sukasworo saat ditunjuk menjadi juru bicara mewakili pemrakarsa Raperda Penangggulangan Bencana.
Dari sejumlah catatan, DIY punya pengalaman menghadapi gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga ancaman tsunami. Namun regulasi yang ada saat ini perlu diperbarui agar mampu menjawab dinamika kebencanaan yang semakin kompleks.
Perda DIY No. 8 Tahun 2010 berikut perubahannya dengan Perda DIY No. 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana sudah tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan hukum maupun kebutuhan masyarakat. Karena itu, raperda baru yang diprakarsai Komisi A disusun dengan menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif. “Berorientasi pada pengurangan risiko bencana,” terang Radjut.
Setelah melalui serangkaian pembahasan dan paripurna, Raperda Penanggulangan Bencana itu disepakati dibahas Panitia Khusus (Pansus) Bahan Acara (BA) No. 14 Tahun 2026 bersama Pemda DIY. Radjut dipercaya sebagai ketua pansus mewakili Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY.
Pansus telah mengadakan beberapa kali rapat kerja dengan mengundang sejumlah OPD Pemda DIY. Tak hanya itu, pansus juga menjaring masukan dan aspirasi masyarakat melalui public hearing dengan berbagai pemangku kepentingan. Rapat dengar pendapat umum (RDPU) berlangsung di gedung DPRD DIY pada Jumat (21/8).
Radjut menjelaskan, pembaruan regulasi diperlukan agar sistem penanggulangan bencana di DIY mampu mengikuti dinamika ancaman bencana dan perubahan iklim. Salah satu fokus utama raperda adalah membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi dan berjenjang. Mulai dari tingkat kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Ini dengan harapan agar koordinasi dan pembagian kewenangan dapat berjalan lebih jelas.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
