Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov DIY Bebaskan Denda Pajak Kendaraan hingga 30 September 2026

R
Ilustrasi Pajak Kendaraan Bermotor. (AI Generated)
Ilustrasi Pajak Kendaraan Bermotor. (AI Generated)

Advertisement

 

SLEMAN - Mulai tanggal 1 Agustus lalu hingga 30 September 2026 mendatang, ada program pembebasan sanksi administratif denda pajak kendaraan bermotor yang resmi diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Anggaran Pendapatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) DIY Elisabeth Rully Marsianti, Selasa (4/8/2026) siang.

Advertisement

"Iya itu sudah dimulai tanggal 1 Agustus kemarin," katanya. 

Meski begitu, Rully menjelaskan jika program tersebut murni berupa pembebasan denda administratif dan bukan pemutihan pokok pajak.

Advertisement

Artinya, pemilik kendaraan tetap diwajibkan membayar pokok pajak yang terutang.

"Tidak ada pemutihan, maksudnya itu pembebasan administrasi denda. Jadi pokoknya tetap, cuma dendanya saja yang tidak dikenakan," tegasnya. 

Bagi para pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga belasan tahun, Pemprov DIY memberikan skema khusus.

Pembayaran pokok pajak dibatasi maksimal hanya untuk masa tunggakan lima tahun ditambah satu tahun berjalan.

"Misalnya 10 tahun telat, jadi cuma bayar lima plus satu tahun berjalan. Mau 10 tahun belum bayar pajak, terus mau dipajakin, tetap bisa," tuturnya Rully. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tisera Sasar Transaksi Katering Online, Pemkot Magelang Terapkan Pemungutan Pajak Otomatis

Tisera Sasar Transaksi Katering Online, Pemkot Magelang Terapkan Pemungutan Pajak Otomatis

Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot Magelang dan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri di ruang rapat wali Kota Magelang, Kamis (30/7).

Makin Praktis! BKAD Gunungkidul Hadirkan Senapati, Bayar Pajak Daerah Cukup Pakai QRIS & VA

Makin Praktis! BKAD Gunungkidul Hadirkan Senapati, Bayar Pajak Daerah Cukup Pakai QRIS & VA

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul meluncurkan Sistem Elektronifikasi Pembayaran Pajak Terintegrasi (Senapati), sebuah aplikasi yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran secara digital melalui Vir

Genjot Industri Hijau, Pemprov Jateng Siapkan Insentif Pajak Bagi Perusahaan Ramah Lingkungan

Genjot Industri Hijau, Pemprov Jateng Siapkan Insentif Pajak Bagi Perusahaan Ramah Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memberikan stimulus nyata bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer