Dirjen SPSK Kemenkeu Sebut DIY Contoh Konkret Penguatan Keuangan Daerah

Direktur Jenderal SPSK Kemenkeu Masyita Crystallin mengatakan, perekonomian di bisa tumbuh di atas rata-rata nasional. Sebab banyak sektor bisa berkembang. Seperti manufaktur, konstruksi, pertanian, pariwisata, pendidikan dan ekonomi kreatif berbasis UMKM.

Dia menekankan, pertumbuhan ekonomi yang baik di DIY harus bisa semakin diperluas. Khususnya terhadap produk dan layanan keuangan. Misalnya tabungan, pembiayaan, asuransi, hingga program pensiun.

“Tantangan sekaligus peluang ke depan adalah memastikan potensi ini terhubung dengan sektor keuangan, sehingga pelaku usaha dan pekerja di DIY dapat semakin berkembang dan terlindungi," ujar Masyita dalam Forum Deepening Sektor Keuangan yang digelar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY, Kamis (5/12/2025).

Perempuan kelahiran 13 Juli 1981 itu menyebut, penguatan sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil merupakan salah satu pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Termasuk harus adanya penguatan sektor keuangan di daerah.

Masyita menilai, sektor keuangan daerah yang kuat dapat menjadi modal untuk pembiayaan sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Seperti hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, manufaktur berteknologi, infrastruktur digital, dan ketahanan pangan.

Namun di Indonesia, kata dia, sektor keuangan secara nasional maupun daerah masih didominasi perbankan. Padahal pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB), seperti asuransi dan dana pensiun masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh.

"Yogyakarta memiliki ekosistem ekonomi yang kaya, mulai dari UMKM, sektor kreatif hingga pendidikan,” tegas Masyita.

Lebih lanjut, menurutnya, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk tampil sebagai emerging stabilizer. Hanya memang masih perlu diperkuat pondasi fiskal dan sektor keuangan agar semakin kredibel, terkoordinasi, dan responsif.

Oleh karenanya, instrumen keuangan negara seperti Sukuk Negara (SBSN) dan obligasi harus bisa berkontribusi dalam pembiayaan berbagai proyek strategis di DIY. Sebab dua hal tersebut memberi opsi pembiayaan yang transparan dan akuntabel untuk proyek-proyek prioritas.

“Bagi daerah, ini adalah cara untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta mengungkapkan, kinerja fiskal di DIY banyak yang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.

“Kami berharap forum ini dapat memantik upaya konkret dalam memajukan sektor keuangan di DIY dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya. (inu)