Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Waspada Modus Penipuan dengan Iming-Iming Pencairan Cepat Jaminan Hari Tua

A
Penulis: Agung Dwi Prakoso❯
ILUSTRASI: Para penggerobak saat menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Lurah Gunungketur Sunarni Jumat (25/7/2025).
ILUSTRASI: Para penggerobak saat menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Lurah Gunungketur Sunarni Jumat (25/7/2025).

JOGJA - Peserta BPJS Ketenagakerjaan harus waspada dengan praktik penipuan dengan modus percaloan Jaminan Hari Tua (JHT).


Advertisement

Kabar kasus penipuan tersebut telah terdeteksi di beberapa wilayah dengan beragam cara untuk mengelabuhi korbannya.

"Modusnya ada yang menawarkan bantuan pengecekan saldo JHT hingga meminjam identitas kependudukan (KTP) peserta dengan dalih memperlancar proses klaim," ujar Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Rudi Susanto saat dikonfirmasi, Rabu (17/9/2025).

Modus meminjam KTP dinilai cukup berbahaya, mengingat itu merupakan identitas pribadi yang cukup vital.

Advertisement

Tindakan tersebut sangat merugikan peserta dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi.

Selain itu, penipu juga seringkali menyamar sebagai agen atau calo yang menawarkan jasa klaim cepat dengan imbalan sejumlah uang.

“Seluruh layanan klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan tidak dipungut biaya alias gratis," tandasnya.

Advertisement

Proses klaim, lanjutnya, harus dilakukan oleh peserta sendiri tanpa diwakilkan orang lain.

Baik dengan datang ke kantor maupun melalui kanal resmi yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.

Mulai website resmi dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

"Jangan percaya pada pihak yang menawarkan jasa percaloan, apalagi sampai meminjamkan KTP atau memberikan data pribadi,” tegasnya.

Sebagai badan hukum publik yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan lima program perlindungan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

BPJS Ketenagakerjaan menjamin dan melindungi hak-hak pesertanya yakni para pekerja di Indonesia.

"Apabila menemukan praktik percaloan atau penipuan yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan, segera laporkan ke kantor cabang terdekat atau pihak berwenang,” tegasnya. (oso)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Modus SPK Fiktif Dinas Pertanian Jogja, Pengusaha Catering Nyaris Ketipu Jutaan Rupiah 

Modus SPK Fiktif Dinas Pertanian Jogja, Pengusaha Catering Nyaris Ketipu Jutaan Rupiah 

Kasus penipuan dengan modus memesan makanan dalam jumlah besar mengatasnamakan instansi pemerintah kembali terjadi pada awal Oktober 2026.  Kali ini, seorang perempuan yang mengaku bernama Della Calista dan mengklaim..

Direktur dan Wadir RS Padma Lalita Muntilan Ditahan, Diduga Korupsi Klaim Fiktif BPJS Rp 22,19 M

Direktur dan Wadir RS Padma Lalita Muntilan Ditahan, Diduga Korupsi Klaim Fiktif BPJS Rp 22,19 M

Kedua tersangka resmi ditahan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi klaim fiktif BPJS.Direktur dan Wadir RS Padma Lalita Muntilan Ditahan, Diduga Korupsi Klaim Fiktif BPJS Rp 22,19 Miliar

Disnakertrans DIY Pastikan Hak BPJS Korban Kebakaran Trans Home Terpenuhi 

Disnakertrans DIY Pastikan Hak BPJS Korban Kebakaran Trans Home Terpenuhi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ memastikan hak jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi korban kebakaran tetap diberikan. Kepastian itu termasuk bagi korban meninggal dunia dalam kebak

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer