Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kota Jogja Usulkan Pembebasan Iuran Sampah bagi Warga Miskin

M
Ilustrasi tumpukan sampah.
Ilustrasi tumpukan sampah.


RADAR JOGJA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta mengusulkan kebijakan untuk membebaskan iuran sampah bagi warga miskin.


Advertisement

Usulan ini muncul sebagai respons terhadap rencana Pemerintah Kota Yogyakarta yang akan memberlakukan tarif retribusi sampah berdasarkan berat sampah yang dibuang oleh masyarakat.

Kebijakan baru ini dinilai dapat membebani warga, terutama mereka yang kurang mampu.

Kebijakan Retribusi Sampah yang Direncanakan

Advertisement

Pemerintah Kota Yogyakarta berencana untuk menerapkan tarif retribusi sampah rumah tangga berdasarkan berat sampah yang dibuang.

Tarif yang diusulkan adalah Rp 500 per kilogram untuk sampah tercampur dan Rp 100 per kilogram untuk sampah yang sudah dipilah.

Selain itu, warga juga diwajibkan untuk membuang sampah melalui jasa penggerobak yang disediakan, bukan lagi di depo sampah seperti sebelumnya.

Advertisement

Biaya untuk jasa penggerobak ini belum ditentukan secara pasti, yang dapat menambah beban masyarakat.

Usulan DPRD untuk Pembebasan Iuran Sampah bagi Warga Miskin


Menanggapi kebijakan tersebut, DPRD Kota Yogyakarta mengusulkan agar warga miskin dibebaskan dari kewajiban membayar iuran sampah.

Wakil Ketua DPRD, Triyono Hari Kuncoro, menilai bahwa kebijakan ini perlu dikaji lebih mendalam agar tidak memberatkan masyarakat, terutama yang kurang mampu.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran untuk pengelolaan sampah seharusnya sudah termasuk dalam anggaran tahunan pemerintah, sehingga tidak perlu membebani masyarakat dengan biaya tambahan.


Dukungan dari Pemerintah Kota

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa pembebasan biaya retribusi sampah bagi masyarakat umum dan usaha kecil sedang dipertimbangkan.

Namun, untuk pengusaha besar seperti hotel dan restoran, biaya retribusi tetap akan diberlakukan.

Keputusan ini masih dalam proses koordinasi dengan legislatif dan diharapkan dapat disahkan dalam waktu 100 hari kerja kepemimpinan wali kota.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, implementasinya menghadapi tantangan.

Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan sistem pengelolaan sampah, seperti kewajiban menggunakan jasa penggerobak dan tarif berdasarkan berat sampah.

Selain itu, belum adanya standar biaya untuk jasa penggerobak dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan bagi warga. (Adinda Fatimatuzzahra)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD NTT Soroti Keamanan Warga di Papua, Sejumlah Warga Minta Difasilitasi Pulang

DPRD NTT Soroti Keamanan Warga di Papua, Sejumlah Warga Minta Difasilitasi Pulang

Kekhawatiran mengenai keamanan warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di Papua kembali menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi NTT saat ini mendata sejumlah warga yang ingin kembali ke daerah asal.

Warga Bontang Geruduk Kantor PLN di Tengah Kepungan Asap, Tuntut Hentikan Pemadaman Bergilir

Warga Bontang Geruduk Kantor PLN di Tengah Kepungan Asap, Tuntut Hentikan Pemadaman Bergilir

Emosi warga kota Bontang akhirnya memuncak. Di tengah kota yang sedang dikepung asap tebal, puluhan warga yang tergabung dalam Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) dan Forum Masyarakat Peduli Bontang nekat geruduk PLN.

Warga Tajem Sleman Keluhkan Bau dari Pengelolaan Sampah Tak Berizin

Warga Tajem Sleman Keluhkan Bau dari Pengelolaan Sampah Tak Berizin

Warga Tajem, Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman mengeluhkan pengelolaan sampah tak berizin di wilayahnya. Besarnya jumlah timbulan menyebabkan bau, lalat, dan dikhawatirkan bisa berdampak pada kesehatan warga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer