RADAR JOGJA – Ketua Komisi B DPRD DIJ Andriana Wulandari memproyeksikan terjadinya kenaikan harga bahan pokok (bapok) menjelang Ramadan. Ramadan tahun ini akan dimulai 23 Maret 2mendatang. Karena itu, Pemprov DIJ diminta untuk melakukan pegendalian harga bapok. Menurutnya, Pemprov DIJ bersama stakeholders harus mampu mengendalikan harga. “Agar kenaikan tidak menjadi beban baru bagi masyarakat yang sekarang ini baru tahap pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19,” tegasnya Senin(27/2).

Menurutnya, kenaikan harga bapok menjadi siklus tahunan saat puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Meski begitu, Andriana menegaskan harus dilakukan langkah antisipasi. Pantauan di lapangan yang telah dilakukan di beberapa pasar tradisional pada akhir Februari harga masih relatif stabil. Dua komoditas pokok yang sempat bergejolak adalah beras dan minyak. Di sisi lain, saat bertemu dengan beberapa kelompok tani akan ada panen padi dalam waktu dekat.”Sehingga harga beras akan kembali normal,” imbuhnya.

Dia mengatakan kegiatan pasar murah dapat membantu menstabilkan harga. Di sisi lain, para pedagang juga diminta untuk membantu menstabilkan harga dengan tidak melakulan praktik aji mumpung.”Kita semua memiliki tanggungjawab moral. Kita semua berharap agar harga sembako stabil,’’ ujarnya.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji tidak menampik adanya kenaikan bapok jelang puasa. Dua bapok seperti beras dan minyak goreng mengalami kenaikan namun masih wajar.”Saya kira gejala wajar karena peningkatannya, nggak begitu signifikan mudah-mudahan bisa bertahan sampai Idul Fitri,” ujarnya.

Ada pun ketersediaan stok beras dipastikan aman. Satgas pangan DIJ melakukan sejumlah upaya untuk menstabilkan stok, di antaranya menambah kuantitas. Selain itu juga melakukan pemantauan agar tidak ada praktik penimbunan bapok.”Ditmbahlah kuantitas untuk memantaunya supaya tidak ada pihak-pihak yang melakukan penimbunan. Masih aman stok tapi harganya merangkak,” jelasnya. (lan/din)

Jogja Utama