RADAR JOGJA – Dalam Undang-undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014, periodesasi masa jabatan lurah adalah enam tahun. Lurah juga dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak. Namun pemilihan lurah dua kali dengan total masa jabatan sama selama 18 tahun, dinilai lebih efektif oleh Paguyuban Lurah di DIJ. Sebab dapat memangkas ongkos politik dan memaksimalkan kinerja lurah.
“Nah, dari teman-teman (lurah di DIJ, Red) memohon kalau (pemilihan, Red) dibagi dua saja, jangan dibagi tiga. Karena untuk pemilihan lurah itu, di banyak tempat, kadang-kadang cost politiknya terlalu tinggi,” beber Ketua Umum Nayantaka Paguyuban Lurah DIJ Gandang Hardjanata saat dihubungi kemarin (24/1).
Cost politik di katakan tinggi, kata Gandang, sebab praktik money politic masih saja terjadi.
Menurutnya, masa jabatan lurah yang diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun pun cukup ideal. Utamanya lurah anyar. Sebab mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri selama 1-2 tahun. Kemudian bisa memaksimalkan kinerja dan programnya di tahun ke tiga dan selanjutnya.
Dikatakan, masa jabatan yang hanya enam tahun ini belum maksimal. Karena lurah yang akan mencalonkan diri kembali sebagai lurah di tahun kelima dan keenam, fokus mereka akan trerbagi. Sehingga kinerjanya menjadi tidak maksimal. Di lain sisi, untuk mengompakkan warga atau meredam konflik sosial polarisasi pemilih yang terjadi di masyarakat, pun membutuhkan waktu. “Kami berpikiran positif dengan tiap tahun lurah juga dievaluasi oleh kabupaten,” ujarnya.
Masyarakat, lanjut Gandang, juga bisa bersuara melalui kanal yang ada. Terlebih saat ada lurah yang bermasalah. “Dapat mengadukan ke Lapor Sleman, bupati dan lain-lain,” ujar Lurah Tamanmartani, Kalasan ini.
Jika kesalahan berulang, bupati bisa memberhentikan lurah terkait. Meskipun masa jabatan masih belum selesai. “Kita ada rambu-rambu kalau ada yang mleto melanggar ketentuan, bisa dicabut masa jabatan. Apalagi menjadi terdakwa,” tegasnya.
Untuk itu diperlukan kependidikan politik terhadap warga. Kebebasan kemerdekaan warga menurutnya tidak ada hubungannya dengan masa jabatan lurah. “Kalau dirasa kok baik, masyarakatnya juga akan milih terus,” sambungnya.
Hal senada disampaikan Ketua Paguyuban Lurah Sleman Manikmaya Irawan. Jumlah waktu yang bertambah dalam jabatan lurah diharapkan mampu menyatukan pendukung satu dengan yang lainnya. Sebab berdasarkan pengalamannya tiga kali menjabat lurah di Triharjo, dia membutukan 1-2 tahun untuk mengkondisikan konflik sosial dari kubu lainnya. “Kalau dua tahun pukul rata, sisa empat tahun pembangunan belum cukup,” ucapnya.
Demikian juga adanya revisi rancangan UU Desa ini, menjadi tantangan bagi lurah. Jangan sampai mengecewakan masyarakat atas waktu yang panjang untuk melakukan kegiatan di kalurahan ataupun di desa. Lurah juga dituntut memiliki kapasitas yang baik, mau belajar.

“Ini juga bisa menjadi warning ke masyarakat kalau milih (lurah, Red) yang benar-benar ada kapasitas karena durasi lama,” tandasnya. (mel/eno)

Jogja Utama