RADAR JOGJA – Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus bersikap netral dan menjaga integritas. Amanah yang diemban itu, haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Mereka bakal bertugas mengawal putaran Pemilu 2024 selama 15 bulan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang Basmar Perianto Amron menyebut, di wilayahnya ada 51 PPS di 17 kelurahan. Ditambah dengan tiga anggota cadangan di masing-masing kelurahan. Jumlah tersebut diambil dari 185 peserta yang lolos administrasi dan mengikuti wawancara 140 peserta.
Dia menyebut, saat ini, tugas PPS yakni membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Yang bakal mencocokkan data pemilih dari rumah ke rumah. “Pendaftarannya nanti diumumkan mulai 26 Januari. Jadi, selama lima hari mereka sudah mendapatkan pantarlih itu,” jelasnya usai pelantikan di Gedung Wanita, Kota Magelang, kemarin (24/1).
Data pemilih itu, nantinya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) bakal disinkronisasikan dengan daftar pemilih dari Kemendagri dan KPU. Di Kota Magelang, ada sekitar 97.700-an daftar pemilih tetap (DPT).
Setelah coklit selesai, data yang diperoleh dari lapangan itu, akan dijadikan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). “Setelah itu, apakah ada masukan lagi dari masyarakat atau tidak. Setelah selesai, nanti baru kami tetapkan menjadi DPT,” jelasnya.
Dia menyebut, DPT itu akan ditetapkan sekitar Juni 2023. Sedangkan tempat pemungutan suara (TPS) direncanakan sebanyak 437 dari yang semula 407 titik. Jumlah TPS ini memiliki mekanisme yang berbeda dibanding 2019 lalu. Dulunya, setiap satu TPS ada 500 pemilih, sekarang menjadi 300 pemilih.
Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono berpesan, agar para anggota PPS melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian dan dedikasi tinggi. “Kuasai dan patuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Dengan begitu, kata dia, tidak akan ada penyalahgunaan dalam bentuk apapun. Selain itu, Joko juga meminta agar mereka tetap berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak. Khususnya dalam setiap tahapan proses pelaksanaan pemilu.
Dia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang bersama para penyelenggara pemilu perlu bekerja sama secara sinergis. Guna mencegah berbagai kendala yang mungkin muncul. Sehingga saat pelaksanaan pemilu, tidak ditemui hambatan yang berarti dan tidak mengganggu kondusifitas dan stabilitas warga.
Joko juga mengajak warga untuk menanamkan kesadaran dan kedewasaan berpolitik. “Sehingga nantinya apapun pilihan kita, pada prinsipnya satu muara, yakni kemajuan dan kejayaan bangsa. Meski beda pilihan, tidak akan mengusik kerukunan dan persaudaraan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Magelang Affifudin menyebut, ada 1.116 orang anggota PPS se-Kabupaten Magelang yang dilantik. Dari 372 desa, masing-masing terdapat tiga anggota. “Karena itu, saudara-saudara harus menjaga diri dengan cara bersikap netral, menjaga integritas, dan adil dalam melayani peserta pemilu,” kata dia. (aya/bah)

Jogja Utama