RADAR JOGJA – Pemanfaatan dana keistimewaan (danais) kembali menuai sorotan. Setelah kasus piknik masal 106 karyawan Dinas Kebudayaan DIJ, kali ini menyangkut pembelian bekas gedung PT Adira Finance. Bangunan di Jalan Cokroaminoto 221 Tegalrejo, Jogja, itu diketahui dibeli menggunakan danais.

“Nilainya tidak sedikit, Rp 70 miliar. Dibeli waktunya nyaris berbarengan dengan pengadaan Hotel Mutiara Malioboro Rp 170 miliar,” ucap anggota Komisi C DPRD DIJ Muhammad Yazid saat rapat kerja membahas kegiatan tahun anggaran (TA) 2023 dan rencana kegiatan TA 2024 dengan memanfaatkan danais di Gedung Dewan Provinsi DIJ, kemarin (24/1).
Rapat kerja dihadiri Paniradya Pati Kaistimewaan Aris Eko Nugoroho dan sebagian besar kepala OPD mitra kerja Komisi C. Di depan rapat kerja itu, Yazid mengaku belum mengerti pertimbangan Pemprov DIJ membeli eks gedung Adira tersebut.
Setahu dia, setiap pengadaan tanah, gedung maupun belanja lainnya memakai danais harus memiliki landasan yang kuat. Di antaranya, berada di jalur sumbu filosofi dan satuan ruang strategis (SRS) keistimewaan. Dengan memenuhi dua hal itu, pemprov dapat mengucurkan penggunaan danais.
Dari pencermatan Yazid, Jalan Cokroaminoto, khususnya kawasan Jatikencana yang menjadi lokasi eks gedung Adira tidak berada di jalur sumbu filosofi maupun SRS keistimewaan. Karena itu, timbul pertanyaan di benak pria yang telah enam periode menjadi wakil rakyat itu.
“Kenapa danais lebih mudah untuk membeli bangunan mangkrak ketimbang memperbaiki jalan yang rusak. Misalnya, Jalan Godean sudah tiga tahun lebih dibiarkan rusak. Belum ada tanda-tanda mau diperbaiki. Termasuk kemungkinan memakai danais,” sindir ketua DPW PPP DIJ ini.
Yazid membeberkan sejak dibeli tiga tahun lalu, TA 2020, eks gedung Adira itu belum pernah dimanfaatkan pemprov. Dibiarkan mangkrak begitu saja. Hanya di depan bangunan yang berseberangan dengan kantor Dinas Koperasi dan UKM DIJ itu beberapa waktu lalu sempat terpasang spanduk besar.
Tuliasnnya, “Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas 3.914 meter,” demikian bunyi spanduk putih tersebut. Namun saat Radar Jogja melihat ke lokasi kemarin, spanduk itu sudah tidak terpasang.
Kembali ke Jalan Godean, Yazid menjelaskan hanya menjadi salah satu contoh dari sekian banyak jalan di DIJ yang rusak. Kategorinya, mantan wakil ketua DPRD Sleman periode 1999-2004 ini terhitung parah. Tidak cukup hanya dipelihara dengan cara tambal sulam. Namun sudah waktunya ditingkatkan. Apalagi Jalan Godean mulai barat Jatikencana hingga Jembatan Ngapak sudah lebih dari 14 tahun belum pernah ditingkatkan.
Bahkan TA 2023 di APBD DIJ, lanjut Yazid, tidak ada kegiatan peningkatan jalan provinsi di wilayah Sleman. Termasuk Jalan Godean. Menyikapi itu, sebagai anggota dewan bidang infrastruktur Yazid berupaya mendorong penggunaan danais. Namun upaya itu harus melalui jalan terjal. Danais tidak dapat digunakan meningkatkan Jalan Godean.
“Alasannya Jalan Godean tidak berada di SRS keistimewaan,” bebernya. Yazid mengaku tidak cukup bisa menerima argumentasi itu. Dia mempertanyakan apakah tidak mungkin dibuat terobosan dengan membuat SRS Godean-Perbukitan Menoreh.
“Kuncinya kemauan politik saja. Nyatanya beli Hotel Mutiara gampang. Beli bekas gedung Adira juga mudah, padahal jelas-jelas di luar jalur sumbu filosofi dan SRS keistimewaan,” katanya.
Di depan rapat kerja itu Yazid menuding grand design (rencana besar, Red) penggunaan danais belum terkonsep secara utuh. Konsentrasi penggunaan danais justru banyak tersebar di kabupaten dan kota. Tahun ini mencapai Rp 350 miliar. “Bukan terkonsentarsi di provinsi,” kritiknya dengan nada tinggi.
Menanggapi serangan itu, Aris mengakui ada kendala meningkatkan Jalan Godean dengan menggunakan danais. Sampai sekarang pihaknya belum bisa merealisasikannya. “Tidak bisa karena kami perlu payung hukum. Tanpa ada payung hukum, nanti kami disalahkan,” kilahnya. Payung hukum yang dimaksud Aris menyangkut Jalan Godean yang berada di luar SRS keistimewaan.
Soal pembelian gedung Adira, Aris tidak memberikan tanggapan secara khusus. Dia tidak mengonter tudingan yang digulirkan Yazid. Mantan kepala Dinas Kebudayaan DIJ itu memberikan bantahan terkait dengan belum adanya grand design danais. Menurut dia, grand design itu sudah tersaji di Peraturan Gubernur DIJ Nomor 131 Tahun 2021. “Regulasi itu mengatur tentang Grand Design Keistimewaan DIJ Tahun 2022-2024,” tegasnya.
Tensi rapat kerja itu sedikit cair saat anggota Komisi C Purwanto angkat bicara. Meski sudah empat tahun menjadi dewan provinsi, dia mengaku belum banyak mengenal Aris. Namun dia mengucapkan terima kasih dengan banyaknya program dan kegiatan yang dibiayai danais di Gunungkidul.
“Pak Aris ini sudah seperti Pak Sultan kedua,” ucap ketua DPC Partai Gerindra Gunungkidul itu.
Ungkapan Purwanto itu disambar Wakil Ketua DPRD DIJ Anton Prabu Semendawai. Dia menyebut Aris sebagai sosok pemimpin masa depan DIJ. “Pak Aris ini masuk bursa calon Sekprov DIJ,” ucap Anton yang juga kader Partai Gerindra.
Sedangkan anggota Komisi C lainnya Arif Setiadi melihat Aris sebagai figur dengan wajah yang smart. Cerdas. “Apalagi kalau memakai kalung seperti itu,” puji Arif yang mengundang geerr.
Lain halnya dengan Agus Sumaryanto. Anggota Komisi C dari Fraksi Partai Golkar itu menyebut pertemuan dengan Aris dalam rapat kerja itu membuat indeks kebahagiaan anggota dewan meningkat. “Meski berada di tengah kemiskinan,” katanya. (kus/laz)

Jogja Utama